Ribuan RT di Banyuwangi Mulai Kelola Sampah

Pengelolaan sampah itu bahkan mendapatkan hasil Rp25 juta per bulan.

oleh stella maris pada 24 Sep 2019, 15:29 WIB
Diperbarui 24 Sep 2019, 16:17 WIB
Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Liputan6.com, Jakarta Organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) menginisiasi STOP (Stopping The Tap On Ocean Plastic). Melalui program itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ambil bagian menjaga lingkungan, dengan cara melakukan pengelolaan sampah laut. 

Caranya dengan melakukan program pendampingan pengelolaan sampah laut di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Program itu berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan sampah oleh warga desa.

Sejak dijalankan 1,5 tahun lalu, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) telah menjangkau 8.900 rumah tangga.

Program ini merupakan pelabuhan ikan terbesar di daerah dan terkenal sebagai penghasil ikan Lemuru terbesar nomor dua di Indonesia.

Chief Delivery Officer STOP Project Systemic Andre Kuncoroyekti pada tahun pertama program, penanganan sampah difokuskan pada Desa Tembokrejo, Muncar, karena desa tersebut telah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R). Kini Andre mengaku senang karena berbagai intervensi yang dijalankan berjalan sesuai harapan.

"Kami datang dalam keadaan warga yang masih membuang sampah di laut. Tapi kini semua warga desa bisa dibilang seratus persen sudah membuang sampah ke tempat yang tersedia," kata Andre, Rabu (18/9).

Dalam pengelolaan tersebut, Systemiq melibatkan Bumdes sebagai pengelola sampah. Mereka dilatih mengoptimalkan sistem pengangkutan, pengumpulan hingga pengolahan sampah.

"Sekarang 100 persen warga sudah dilayani oleh Bumdes. Cakupannya sudah mencapai seluruh rumah tangga di Desa Tembokrejo yang berjumlah 8900 RT, dari awal yang sebelum kami masuk hanya sekitar 400 rumah," jelas Andre.

"Bumdes bahkan sudah berhasil menjual sampah yang telah diolah ke beberapa daerah seperti Surabaya dan Pasuruan. Perbulan Bumdes bisa mendapatkan hasil Rp25 juta dari pengelolaan sampah ini," kata Andre.

Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Di TPST Tembokrejo, sampah yang diangkut dari rumah warga lantas dipilah dan dikelola. Sampah organik dimanfaatkan untuk kompos dan budidaya larva lalat black soldier fly yang memiliki kemampuan mengurai sampah organik.

Sementara yang nonorganik, dipilah sesuai jenisnya untuk dijual. Sejak April 2018 hingga Februari tahun ini, jumlah sampah nonorganik yang dijual Bumdes mencapai 10,4 ton.

"Setelah berjalan satu tahun lebih, telah ada perubahan fisik sungai di dekat Pantai Satelit. Tumpukan sampah sudah tidak terlalu banyak, di pinggir-pinggir sungai juga tidak ada tumpukan sampah," pungkas Andre.

Andre mengatakan, selama satu tahun mendampingi warga Desa Tembokrejo, pihaknya melakukan beberapa program intervensi. Salah satunya aktif mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat dengan melibatkan kader PKK, Posyandu dan Kader Pengajian.

"Kami terus mengedukasi warga tentang efek negatif sampah, kenapa harus peduli dan apa manfaatnya bagi kehidupan mereka dan generasi berikutnya. Kami bersyukur warga bisa memahami dan memberikan timbal balik positif. Sekarang semua membuang sampah di tempatnya dan tidak di laut lagi," katanya.

Tidak hanya kampanye, namun Systemiq juga melengkapi sistem persampahan yang ada di desa, salah satunya dengan memberikan fasilitas moda pengangkutan sampah, dan conveyor.

Andre mengaku pihaknya kini tengah meningkatkan kapasitas Bumdes Tembokrejo agar bisa menerima pengelolaan sampah dari desa-desa sekitarnya. Salah satu yang menjadi sasaran Systemiq dalam waktu dekat adalah Desa Sumberberas.

"Di Sumberberas kami tengah menyiapkan sejumlah program antara lain memperluas TPST dan menginventarisir peralatan pengelolaan sampah yang dibutuhkan. Harapannya, Sumberberas juga bisa seperti Tembokrejo," ujarnya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, akan mendorong desa lain untuk mengerjakan program serupa. Menurutnya, program ini adalah bagian dari program Smart Kampung yang dapat mengakselerasi kebersihan.

"Smart Kampung tidak hanya sekadar masalah pelayanan publik, namun juga harus pandai menemukan solusi atas masalah di daerahnya, termasuk masalah sampah. Ini perlu dicontoh desa lain. Selain itu, program ini juga selaras dengan target Presiden Jokowi yang ingin menurunkan sampah laut hingga 70 persen sampai 2025," jelas Anas. 

 

(*)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya