Mahasiswa Tolak Dialog dengan Jokowi, Menristek: Maaf, Tak Ada yang Disembunyikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir menyayangkan sikap mahasiswa yang menolak berdialog dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal UU KPK dan RKUHP. Dia menilai seharusnya ajakan Jokowi dimanfaatkan oleh mahasiswa.

"Saya menyayangkan jika kemarin tidak mau. Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan akan jauh lebih baik," kata Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Adapun alasan mahasiswa menolak berdialog lantaran mereka menginginkan agar pertemuan itu digelar terbuka. Mahasiswa juga menginginkan agar pertemuan dapat diliput oleh media massa.

"Mohon maaf, sekarang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam ruangan tertutup itu terbuka juga. Di era teknologi informasi sekarang yang sangat terbuka, tidak berarti harus di tempat terbuka. Dalam ruangan pun kami sangat terbuka juga," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengundang BEM Seluruh Indonesia ke Istana. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengapresiasi demo mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP.

Jokowi mengatakan suara-suara mahasiswa yang menyatakan protes terhadap dua RUU kni meripakan bentuk dari demokrasi di Indonesia.

"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa. Utamanya BEM," ucap Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 26 September 2019.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Mereka ingin pertemuan dengan Jokowi dilakukan terbuka agar bisa disaksikan oleh masyarakat.

"Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melaluikanal televisi nasional," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat 27 September 2019.

Menurut dia, yang diinginkan mahasiswa saat ini bukanlah sebuah pertemuan negosiasi. Nurdiansyah menegaskan bahwa mahasiswa ingin Jokowi bersikap tegas terhadap sejumlah tuntutan, salah satunya perppu KPK dan menolak RKUHP.

"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," tutur dia.