PDIP Tuntut Anies Baswedan Transparan Ketimbang Salahkan Sistem

Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono ingatkan Gubernur DKI Jakarta tidak melulu menyalahkan sistem ataupun Gubernur sebelumnya tiap kali menghadapi masalah. Ketimbang menyalahkan, Gembong menuntut Anies lebih transparan dalam kinerjanya.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Gembong mengatakan, sikap menyalahkan kepemimpinan terdahulu tidak etis dilakukan sekaliber Anies sebagai Gubernur.

"Ketika ada masalah jangan melempar kepada sistem, jangan melempar ke kebiasaan orang lain, enggak etis juga," kata Gembong, Kamis (31/10).

Dia mengatakan, sebagai pemimpin bukan sikap menyalahkan Anies yang ditunggu masyarakat melainkan bagaimana upayanya menertibkan anak buah dalam penyusunan anggaran. Tidak hanya tertib, menurut Gembong, pentingnya transparansi dalam memimpin karena akan berdampak terhadap kecermatan dalam bekerja.

Gembong tak mempermasalahkan gaya Anies yang kontra dengan Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin Jakarta. Jika dulu Basuki memiliki gaya ceplas ceplos, keras, namun Anies bersikap 'tidak berisik'.

Ia menegaskan sekali lagi kunci kepemimpinan yang baik dan sedianya dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Budaya itu adalah transparansi.

"Saya menghormati gaya Pak Anies yang begitu, itu memang style beliau, kita hormati itu. Tapi soal transparansi, soal keterbukaan, ini berlaku umum, siapa pun," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sikap Gembong tersebut merespon pernyataan Anies sebelumnya yang mengatakan permasalahan anggaran terjadi setiap tahun. Kesalahan adanya anggaran fantastis seperti lem aibon disebut Anies karena sistem yang belum pintar. Hanya sistem digital tapi tidak pintar.

"Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional," kata Anies, Jakarta, Rabu (30/10).

Ia menuturkan, selain sistem yang kurang maksimal, ada juga beberapa dinas yang teledor asal memasukan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.

Namun Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.

"Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi keliatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua," tandasnya.

Untuk itu, agar masalah seperti ini tidak kembali terjadi, Anies berjanji akan menuntaskan reformasi sistem menjadi smart system. Yang artinya, sistem akan secara otomatis menolak verifikasi jika data dalam algoritma tidak sesuai.

Smart system tersebut ditargetkan Anies akan terlaksana pada 2020.

"Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengan isian yang nyambung kalau tidak, ditolak oleh sistem," tandasnya.

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com