Bank Tanah Mau Kelola Lahan Rampasan Kejagung

Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah berencana untuk mengelola tanah sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung). Nantinya tanah tersebut jadi Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai ke Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan rencana pembahasan pengelolaan tanah hasil rampasan Kejaksaan Agung. Namun, ada proses panjang yang perlu dilalui.

"Prosesnya cukup panjang karena harus ada keputusan pengadilan dulu secara inkracht," ungkap Parman di Kantor Badan Bank Tanah, ditulis Kamis (27/3/2025).

Dia mengatakan, sederhananya, tanah rampasan Kejagung nantinya akan berstatus Barang Milik Negara (BMN) dengan kuasa kepemilikan di Kementerian Keuangan. Kemudian, negara bisa memberikan PMN non-tunai ke Badan Bank Tanah

"Setelah Kementerian Keuangan bisa semacam dipindah tangankan kepada kita, Penyertaan Modal Negara pemerintah pusat, kalau di BUMN semacam inbreng lah ya kepada kita agar bisa dioptimalkan," ungkap dia.

Proses Panjang

Menurutnya, proses itu cukup panjang untuk dijalani. Parman berencana meminta arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas tahapan tersebut. Harapannya, tanah sitaan Kejagung bisa segera dioptimalkan dengan pemangkasan tahapan tadi.

"InsyaaAllah kalau dipercepat memang perlu kerjasama semua tim, nanti insyaaAllah ada arahan dari Presiden untuk bagaimana memperpendek proses tersebut," terangnya.

Setidaknya ada 3 lokasi yang menurutnya potensial untuk dikelola Badan Bank Tanah. Yakni, di daerah Rumpin, Cikupa, da Maja.

"Rumpin gak begitu agak masuk ke dalam, yang Maja dan Cikupa agak lumayan," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Bank Tanah menggelar site expose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah yang diperuntukkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Badan Bank Tanah dalam mendukung asta cita Presiden Prabowo dalam penyediaan perumahan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyampaikan, kegiatan site expose ini menjadi komitmen pihaknya dalam mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah melalui penyediaan tanah

“Melalui tanah dari Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan dibangun nanti jadi memiliki harga yang lebih terjangkau,” ucap Parman.

Adapun empat lokasi yang ditawarkan dalam kegiatan site expose ini yakni Tanjung Pinang, Kepri (3,36 Ha); Purwakarta (19,4 Ha) dan Bandung Barat (23,17 Ha), Jawa Barat serta Batubara (27,27 Ha), Sumatra Utara.

Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” pungkas dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

Pihaknya mengapresiasi Upaya Badan Bank Tanah dalam menyampaikan ketersediaan tanah untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Kami merasakan betul kerja yang sangat berintegritas, sangat cepat, dan sangat profesional dari Bank Tanah. Sehingga datanya ini sangat detail, sangat lengkap,” papar dia.