Jadi Komisaris Bank BUMN, 3 Pejabat Bank Indonesia Diberhentikan dengan Hormat

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia menyambut baik penunjukan pejabat setingkat Asisten Gubernur yang diusulkan menjadi Dewan Komisaris pada beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 di masing-masing bank, 3 Pejabat setingkat Asisten Gubernur Bank Indonesia telah diputuskan:

1. Edi Susianto, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada 24 Maret 2025;
2. Donny Hutabarat, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada 26 Maret 2025; dan
3. Ida Nuryanti, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada 26 Maret 2025.

Sesuai dengan ketentuan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis, 27 Maret 2025 menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap ketiga pejabat setingkat Asisten Gubernur yang ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisaris pada beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST di atas," Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025).

Perlu disampaikan bahwa jabatan Asisten Gubernur adalah jabatan karier tertinggi di Bank Indonesia setelah melalui proses penugasan dan seleksi yang ketat. Ketiga pejabat tersebut selama berkarier lebih dari 30 tahun di Bank Indonesia senantiasa menunjukkan kinerja, dedikasi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi.

Bank Indonesia meyakini ketiga pejabat tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kinerja perbankan dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perombakan susunan komisaris dalam bank-bank pelat merah. Dia mengatakan penunjukan pejabat kementerian dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) punya tujuan penting.

Erick menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank BUMN dijalankan secara transparan dan profesional. Dia menegaskan, perwakilan kementerian di bank BUMN sebagai cara untuk menjaga keselarasan program pemerintah.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri," ungkap Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

"Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," imbuhnya.

Dia mengatakan, perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bank BUMN. Komisaris BRI misalnya, diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sama halnya dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjabat komisaris BTN.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," tuturnya.

Perintah Prabowo Subianto

Erick menegaskan, pergantian susunan komisaris di Himbara jadi bagian perintah Presiden Prabowo. Tujuannya menjadikan kerja perbankan BUMN semakin efisien.

"Ya, kami memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden bagaimana pengelolaan BUMN ke depan harus makin efisien, dan kami dari Kementerian BUMN mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan daripada kinerja perusahaan," tegas dia.

Dia menuturkan, seluruh bank BUMN memiliki kinerja yang baik di pasar saham. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas juga dipandang perlu diperkuat.

"Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin. Dan ini membuktikan bahwa visi Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola BUMN ini lebih transparasi ke depan, ini menjadi tujuan utama," urai Erick.

Adapun beberapa pejabat kementerian jadi komisaris di bank BUMN di antaranya:

- Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza jadi Komisaris BRI

- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahro Hamzah jadi Komisaris BTN

- Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung jadi Komisaris Bank Mandiri

- Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo jadi Komisaris Utama BTN 

- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman jadi Komisaris Bank Mandiri

- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata jadi Wakil Komisaris Utama BNI