Narkoba Masih Merajalela di Indonesia, BNN Dibubarkan atau Revisi UU Narkotika?

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI mengkritisi kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka menyarankan BNN baiknya dibubarkan bila kerjanya buruk. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut usulan tersebut harus dikaji mendalam.

"Kalau soal itu kan perlu kajian lagi yang lebih spesifik. Menurut saya, karena badan narkotika ini di mana-mana, di beberapa negara maju maupun yang lain itu ada badannya sendiri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Menurut Waketum Gerindra tersebut, tingkat narkotika di Indonesia masih tinggi. Sehingga BNN masih diperlukan.

"Sehingga peleburan-peleburan itu saya pikir juga perlu dikaji. Karena Indonesia termasuk narkotikanya yang sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Di mana-mana itu sudah menyebar," ujarnya.

Daripada dibubarkan, kata Dasco, lebih baik BNN dievaluasi jika kerjanya belum sesuai harapan.

"Saya pikir daripada dibubarkan ya kita evaluasi, apa yang kurang kita tambah, apa yang perlu dicukupi kita cukupi," tandas Dasco.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). Dalam rapat itu, BNN dicecar politikus PDIP Masinton Pasaribu soal pencegahan narkotika masuk ke Indonesia.

Dia pun mempertanyakan peran BNN selama ini. Menurut Masinton, jika kinerja BNN masih belum ada progres, sebaiknya dibubarkan saja.

"Kalau memang ini jadi rutinitas saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang narkotika. Dilebur saja enggak perlu lagi. Enggak ada progres," ungkapnya.

Menurut dia, BNN seharusnya lebih serius dalam mencegah narkotika masuk dari berbagai jalur. Mulai dari darat, laut hingga jalan kecil yang memiliki peluang masuknya narkotika ke Indonesia.