BPHN Tetapkan 86 Usulan RUU Pemerintah pada Prolegnas 2020-2024

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024.

Dari 86 usulan RUU tersebut, 27 di antaranya masuk dalam prolegnas prioritas 2020, di mana lima RUU merupakan hasil putusan operan dari DPR periode sebelumnya.

"(Alasan pemilihan RUU masuk prolegnas) Kami membuat ada tingkatannya, ada tolak ukurnya. Dari mulai konsepsinya, kemudian juga mendengar di masyarakat," ujar Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, Djoko Pudjirahardjo di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Dikutip dari Antara, berdasarkan data resmi dari Humas BPHN, lima RUU operan yang dimaksud adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) usulan Kementerian Hukum dan HAM, RUU tentang Pemasyarakatan usulan Kemenkumham.

Selanjutnya RUU tentang Desain Industri usulan Kemenkumham, RUU tentang Bea Materai usulan Kementerian Keuangan, dan RUU tentang Perkoperasian usulan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Sementara itu, terdapat dua RUU yang masuk dalam kategori super prioritas, yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja usulan Kemenkumham/Kemenko Perekonomian dan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (RUU HKPD) usulan Kementerian Keuangan.

Djoko mengatakan, sebanyak 86 usulan RUU tersebut kemudian akan disempurnakan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna kemudian akan menyerahkan Usulan RUU itu ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Setelah diputuskan oleh presiden, usulan RUU itu akan dikirim ke DPR untuk dilakukan pembahasan dalam rapat badan legislasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berikut 86 usulan RUU di lingkungan pemerintah yang masuk dalam prolegnas jangka menengah 2020-2024.

A. Kementerian Hukum dan HAM/Kemenko Perekonomian

1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (super prioritas)

B. Kementerian Hukum dan HAM

2. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (carry over prioritas)

3. RUU tentang Pemasyarakatan (operan prioritas)

4. RUU tentang Desain Industri (operan prioritas)

5. RUU tentang Hukum Acara Perdata (prioritas)

6. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (prioritas)

7. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (prioritas)

8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (prioritas)

9. RUU tentang Paten (prioritas)

10. RUU tentang Kepailitan (prioritas)

11. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal (prioritas)

12. RUU tentang Badan Usaha

13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (prioritas)

14. RUU tentang Tinggi Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

15. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (Nomor 13-15 diusulkan untuk disatukan menjadi RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi)

16. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (prioritas)

17. RUU tentang Ekstradisi18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana

19. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara

20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

23. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

24. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal25. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

C. Kementerian Keuangan

26. RUU tentang Bea Materai (carry over prioritas)

27. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law) (prioritas)

28. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (RUU HKPD) (super prioritas)

29. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law) (prioritas)

30. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa

31. RUU tentang Cukai

32. RUU tentang Perlelangan

33. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI)

34. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan

35. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

36. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh)

37. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (RUU PBB)

38. RUU tentang Pasar Modal

39. RUU tentang Dana Pensiun

40. RUU tentang Perbankan

41. RUU tentang Pelaporan Keuangan

42. RUU tentang Penjaminan Polis

43. RUU tentang Kepabeanan

44. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI)

45. RUU tentang Penilai

46. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (RUU PPNPD)

47. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN)

48. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi)

D. Kementerian Komunikasi dan Informatika

49. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (prioritas)

50. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (prioritas)

51. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

52. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi

E. Kementerian Pertahanan

53. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (prioritas)

54. RUU tentang Keamanan Nasional

55. RUU tentang Pemasyarakatan Militer

56. RUU tentang Perbantuan TNI kepada Polri

57. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional

F. Kementerian PPN/Bappenas

58. RUU tentang Ibu Kota Negara (prioritas)

59. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (prioritas)

60. RUU tentang Perkotaan (prioritas)

G. Kementerian Kesehatan

61. RUU tentang Wabah (prioritas)

H. Kementerian Kelautan dan Perikanan

62. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia (prioritas)

63. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

64. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

65. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam

I. Badan Sandi dan Siber Negara

66. RUU tentang Rahasia Negara (prioritas)

67. RUU tentang Persandian

J. Kementerian Riset dan Teknologi

68. RUU tentang Ketenaganukliran (prioritas)

K. Kementerian Luar Negeri

69. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

70. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

L. Kementerian Dalam Negeri

71. RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

72. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

73. RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

74. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

75. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

M. Kementerian Perdagangan

76. RUU tentang Perlindungan Konsumen

77. RUU tentang Metrologi

N. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

78. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

O. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

79. RUU tentang Kesetaraan Gender

P. Kementerian Pertanian

80. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

81. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

82. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura

83. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

84. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

85. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Q. Kementerian Koperasi dan UMKM

86. RUU tentang Perkoperasian (operan daftar komulatif terbuka)