Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Penjelasan Hanura Soal Wiranto Tak Masuk Kepengurusan

Benny menjelaskan, saat mengajukan restrukturisasi kepengurusan Hanura ke Kemenkumham, kembali mengacu pada Munas Solo.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Des 2019, 18:34 WIB

Diterbitkan 16 Des 2019, 18:34 WIB

Wiranto Berikan Panji Hanura saat Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat

Ribuan kader partai Hanura dari Sabang - Marauke menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tahun 2016 - 2020 di Sentul International Convention Centre, Bogor, Rabu (22/02). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani menjelaskan tidak ada jabatan Ketua Dewan Pembina yang sebelumnya ditempati Wiranto. Benny mengatakan, struktur kepengurusan Hanura yang diakui Kemenkumham saat ini merujuk pada Munas Solo 2015. Pada struktur tersebut tidak ada posisi dewan pembina.

"Jadi jangan tidak adanya Pak Wiranto tidak adanya struktur Dewan Pembina disalahkan kepada kami. Karena Menkumham menyatakan yang diakui adalah AD/ART Munas Solo," ujar Benny di DPP Hanura, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menjelaskan, posisi dewan pembina baru ada ketika Wiranto mundur sebagai ketua umum. Wiranto mundur lantaran ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menkopolhukam.

"Sejarahnya dewan pembina itu diusulkan oleh Pak Wiranto setelah dirinya menjadi Menkopolhukam. Beliau tidak jadi ketum, beliau ingin dinaikkan fungsinya yang dulu ketua umum jadi ketua dewan pembina dan itu diusulkan di Munas Bambu Apus," ujar Benny.

Munas Bambu Apus itu tidak diakui dalam SK Kemenkumham. Adapun Munas tersebut muncul saat ribut-ribut dualisme kepengurusan Hanura.

Benny menjelaskan, saat mengajukan restrukturisasi kepengurusan ke Kemenkumham, kembali mengacu pada Munas Solo.

"Memang AD/ART mengatakan tidak ada posisi dewan pembina, yang memang dulu tidak ada dewan pembina," ucapnya.

Benny mengatakan, tidak adanya Wiranto dalam kepengurusan Hanura bukan berarti tidak menghendaki keberadaan mantan Panglima ABRI itu. Sebab hal tersebut karena Kepengurusan Bambu Apus tidak diakui secara hukum.

Soal kepengurusan tersebut tidak diakui, Benny meminta ditanyakan kepada orang-orang di lingkaran Wiranto dan Hanura kubu Daryatmo cs.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tak Berpihak ke OSO

Benny menyebut, Wiranto tidak pernah berpihak kepada kubu OSO. Saat terjadi kisruh dualisme kepemimpinan, Wiranto, kata Benny berpihak kepada kubu Daryatmo dan Sudding.

"Justru saat dulu Hanura mengalami konflik beliau memberikan dukungan pada DPP ilegal yang dideklrasaikan di Ambhara yang dipimpin oleh Daryatmo-Sudding," kata dia.

Benny bahkan sampai menuding Wiranto memiliki kepribadian ganda. Sebab, di satu sisi Wiranto mengaku sebagai dewan pembina. Sementara, posisinya saat ini sebagai Wantimpres tidak memperbolehkan rangkap jabatan sebagai pengurus partai.

"Terkait Wantimpres itu dilarang keras merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik," tegasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓