Istana Tegaskan Natuna dalam Keadaan Kondusif

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi V Bidang Hukum, HAM dan Keamanan, Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyebut kondisi Natuna khususnya sekitar area observasi warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China sangat kondusif.

Dia mengungkapkan, dari pantauan pihaknya secara langsung ada 238 orang WNI, lima dari Kedutaan Besar (Kedubes RI) termasuk tiga anak-anak yang menjalani observasi selama 14 hari, dipastikan dalam kondisi aman dan sehat.

"Termasuk 87 orang yang melakukan observasi yang terdiri dari satgas kesehatan, dokter, psikolog, TNI, Kemenkes, Kemenlu, dan lainnya. Ada pula Satgas Kemanusiaan TNI, totalnya ada 714 personel TNI yang membantu di sana, semua sehat," ujar Jaleswari di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/2/2020),

Dia menyebut, dalam masa observasi selain dilakukan tes kesehatan, kegiatan sehari-hari yang dilakukan WNI di sana juga berolahraga, main dampu dan makan bersama.

"Kita pastikan kehadiran negara untuk menjaga mereka, terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya," papar Jaleswari.

Dia juga mengatakan, tidak seorang pun diperkenankan masuk ke lokasi observasi, kecuali jika memang mau ikut diobservasi juga selama 14 hari. Hal itu menurutnya mengacu pada protokol WHO yang sudah ditetapkan dan pemerintah mengikuti protokol tersebut.

Menurut Jaleswari, observasi ini dilakukan karena Indonesia melakukan replikasi dengan observasi yang dilakukan di Wuhan, Hubei, China.

"Jadi karena Wuhan diobservasi, sesuai protokol WNI kita yang dari Wuhan juga harus diobservasi. Sedangkan kalau dari kota lain yang tidak diobservasi, kita juga tidak melakukan observasi. Ini sesuai protokol WHO yang sudah ditetapkan," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jaleswari mengaku berkesempatan untuk bertemu dengan warga Natuna dalam kunjungan tersebut. Dari yang ia dengar memang terjadi penolakan dari masyarakat di awal-awal. Hal itu terjadi karena komunikasi yang kurang lancar, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke masyarakat.

"Namun, kemarin kita berdialog dengan warga, mereka sangat terbuka untuk menerima tamu, yang pada dasarnya adalah saudara sebangsa setanah air, bahkan mereka juga meminta maaf karena menimbulkan kepanikan, pemerintah pusat pun juga meminta maaf bahwa informasi tidak tersampaikan dengan baik," jelasnya.