Perangi Narkoba, Semua Pejabat di Pemkot Semarang Wajib Tes Urine

Liputan6.com, Jakarta Jajaran Pemerintah Kota Semarang berkomitmen memerangi narkoba. Hal itu diwujudkan melalui tes urine yang dilakukan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Tes urine terhadap 68 pejabat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kota Semarang yang bekerja sama dengan BNN Provinsi Jawa Tengah beberapa hari lalu di Gedung Moch Ihsan Lantai 8 Balaikota Semarang.

Wali kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa kegiatan itu sebagai langkah pencegahan dan memonitor pergerakan narkoba di Jawa Tengah, khususnya Pemerintah Kota Semarang.

"Alhamdulillah saya dan bu wakil negatif," ujarnya. Dan yang harus dijadikan catatan, kegiatan ini sebaiknya tidak hanya di kalangan pejabat saja, nantinya juga akan dilakukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Semarang.

Sementara di Kota Semarang, Hendi panggilan akrab sang wali kota juga meluncurkan gerakan pencegahan peredaran narkoba melalui program. Adalah Kampung Bersinar yang merupakan akronim dari Kampung Bersih Narkoba di Kota Semarang.

Hal tersebut menegaskan komitmennya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. 

Gerakan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi pilot project bagi kelurahan-kelurahan lain di Kota Semarang, dengan cara mandiri berinisiatif melakukan sosialisasi bahaya narkoba.

Hendi pun berterima kasih kepada BNNP Jateng yang selama ini memberi kepercayaan kepada Kota Semarang, untuk menjadi pelopor dalam pencegahan peredaran narkoba. Dan hal tersebut menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kota Semarang dengan BNN untuk membentengi diri dan seluruh lingkungan di tempat kerja agar dapat terhindar dari penggunaan narkoba.

Sementara itu Kepala BNNP Jawa Tengah, Benny Gunawan menyebutkan penyelenggaraan tes urine ini merupakan wujud komitmen dari Pemkot Semarang sesuai instruksi presiden.

"Peredaran narkoba saat ini sudah dalam kondisi darurat, oleh karena itu Presiden menginstruksikan, seluruh komponen termasuk pemerintah daerah untuk turut memerangi peradaran narkoba," jelasnya. 

(*)