Zulkifli Temui Jokowi, PDIP: Jangan Ditafsir dengan Bagi-Bagi Kursi

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak perlu dimaknai terlalu jauh.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Mar 2020, 20:59 WIB
Diterbitkan 06 Mar 2020, 20:59 WIB
20150902-Zulkifli-Hasan-Jokowi
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait bergabungnya Partai Amanat Nasional dengan pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/9/2015).(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Hendrawan Supratikno angkat bicara soal kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas ke Istana Merdeka. Dia meminta, pertemuan Zulhas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu dimaknai terlalu jauh.

Menurutnya pertemuan itu merupakan hal biasa yang kerap dilakukan Presiden Jokowi dengan tokoh politik nasional. 

"Jangan ditafsirkan atau dimaknai terlalu jauh. Presiden dan Pak Zul memang sudah dekat sejak lama.  Apalagi saat Pak Zul menjadi Ketua MPR. Secara reguler sering bertemu karena MPR merupakan lembaga negara dan ada 'forum koordinasi' antarlembaga negara," ujar Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (6/3/2020). 

Menurutnya, jalinan silaturahmi sangat penting dilakukan guna untuk mengharmoniskan aspirasi dan membangun sinergi.

Dia menegaskan, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Zulkifli Hasan tak perlu ditafsirkan dengan rencana bagi-bagi kursi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pertemanan untuk Memperkokoh Persatuan Nasional

Hendrawan pun sempat menyinggung pertemuan Golkar dan Demokrat yang terjad Kamis malam, 5 Maret 2020. 

"Jadi jangan apa-apa sudah ditafsirkan sebagai rencana berbagi kursi/jabatan. Pak Airlangga juga berencana ketemu dengan Pak SBY, dan kita tak perlu berspekulasi seolah-olah akan ada duet Airlangga-AHY di 2024. Ini soal pertemanan untuk memperkokoh persatuan nasional," ucapnya.

Dia pun tidak memberikan jawaban tegas apakah akan menerima PAN sebagai kawan koalisi atau tidak. Dia menjawab normatif.

"Semua putusan politik tentu didasarkan atas pertimbangan politik yang menghasilkan manfaat untuk kepentingan yang lebih besar, seperti kerukunan dan sinergitas nasional," kata politikus PDIP ini. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya