Zulkifli Hasan Pamer Naik MRT ke Kantor Dikawal Ajudan, Warganet Tantang Menko Pangan Naik KRL

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan baru-baru ini terlihat naik transportasi publik saat pergi ke kantor. Momen tersebut terekam dalam ungahan konten di media sosialnya.

"Aktivitas Hari Jumat berangkat ngantor naik MRT," tulis unggahan awal akun TikTok resminya @zul.hasan pada pada 22 Februari 2025.

Politikus PAN tersebut berjalan menuju stasiun MRT dengan pakaian formal berupa atasan kemeja putih, celana hitam dan sepatu sporty. Pria yang pernah menjadi anggota DPR tersebut tak terlihat membawa tas, hanya kaca mata.

Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut terlihat sesekali memasukkan tangannya ke kantong celana dan membetulkan kacamatanya. Di dalam gerbong, tampak ia berfoto dengan salah seorang penumpang lainnya.

Zulhas kemudian disorot tengah naik eskalator yang merupakan fasilitas penunjang di dalam MRT. "Kalau ada yang ketemu saya sapa saja, jangan takut," tulisnya di keterangan video tersebut.

Di konten tersebut, tampak Zulhas keluar dari Stasiun di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Ia berjalan dikawal ajudannya yang berkemeja batik hijau kebiruan. Tak diketahui kendaraan lanjutan Zulhas untuk sampai ke kantornya karena kantornya berlokasi di sekitar Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, tak jauh dari Bundaran HI.

"Sampai di kantor langsung kerja," tulisnya di konten, yang memperlihatkan dirinya sedang memeriksa dokumen. Di konten tersebut Zulhas terlihat pergi salat Jumat dan berbaur dengan jemaah lainnya. 

Unggahan tersebut lantas mendapat beragam komentar dari warganet. "Cobain donk naik KRL dari Manggarai turun di Depok baru or Nambo dijamin rentek wkwwk menyala 🤣🔥," tulis seorang warganet.

"Kalo tiap hari baru saya salut🙏," sambung warganet lain. "Mrt mah belom berasa, coba naik KRL pas peak hour ☺️," balas warganet.

"Coba naik yg di transit tanah Abang pak, apalg menjelang ramadhan makin desak²an sama orang² yg mau belanja pakaian 😭," yang lain menimpali. "Jangan sekali kali, sering yaa biar lebih ngerasain," timpal warganet.

"Pas mrt masih nyaman. Kalau mau naik krl pas sudirman, terus transit tabang, pindah peron ke rangkas behhh, itu baru," sambung warganet kritis. "coba rasakan lelah nya hidup pak cari duit ssh buat mkn ssh," saran warganet.

"Kalo kebijakan bapak tepat dan berlandaskan kepentingan rakyat itu udah cukup gak perlu syuting begini," sindir warganet lainnya.

Mengutip kanal Bisnis Liputan6.com, 31 Januari 2025, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat negara rutin menggunakan transportasi publik. Sementara, pengawalan polisi hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengungkap banyaknya petugas patroli dan pengawalan (patwal) pejabat negara di jalan raya. Belum lagi, kondisi kemacetan di Jakarta yang jadi tantangannya.

"Dalam keseharian dengan hirup pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden," kata Djoko dalam keterangannya, Jumat, 31 Januari 2025.

Dia menyarankan setidaknya pejabat negara itu memakai angkutan umum setidaknya satu kali dalam seminggu. Dengan begitu, para pembantu Presiden dapat melihat langsung kondisi masyarakat.

Menurut Djoko, pejabat seperti itu yang sulit ditemukan di Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia butuh pejabat yang bisa memperhatikan kehidupan sosial di masyarakatnya. "Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat. Diperlukan pejabat yang peka terhadap kehidupan sosial masyarakat," sarannya.

"Hal yang langka di Indonesia, jika bisa menemukan pejabat yang mau setiap hari menggunakan kendaraan umum ke tempat kerja," sebut Djoko.

Padahal, lanjut dia, jalan yang dibangun melalui pungutan pajak sudah semestinya semua masyarakat berhak menikmatinya, kecuali ada kekhususan bagi kendaraan tertentu seusai Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Adapun pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ, dengan urutan: (a) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; (b) ambulans yang mengangkut orang sakit; (c) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

Lalu (d) kendaraan pimpinan lembaga negara RO; (e) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; (f) iring-iringan pengantar jenazah; dan (g) konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri.

"Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang dia.