Jokowi: Pembatasan Sosial Berskala Besar Perlu Didampingi Kebijakan Darurat Sipil

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 agar segera mengatur kebijakan pembatasan sosial bersekala besar. Jokowi mengimbau agar physical social dilakukan dengan tegas serta lebih disiplin untuk menghindari semakin meluasnya wabah corona.

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Senin (30/3/2020).

Untuk mejalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Jokowi minta agar disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas. Sehingga panduan dari Provinsi, Kabupaten dan kota bisa dilaksanakan.

Jokowi juga menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah ada keputusan Pemerintah Pusat. Dan daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut.

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," ungkap Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta kepada para kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan bagi wilayahnya yang sudah kedatangan pemudik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjelaskan beberapa daerah sudah menerapkan protokol kesehatan.

"Warga yang sudah terlanjur mudik saya minta kepada pada gubernur, bupati dan wali kota meningkatkan pengawasannya pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2020).

Dia juga meminta kepada kepala daerah agar melakukan protokol kesehatan secara terstruktur. Jangan sampai kata dia penyaringan dilakukan berlebihan.

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," ungkap Jokowi.