Ridwan Kamil Sesalkan Penyaluran Bansos dari Pemerintah Pusat Tidak Satu Pintu dengan Daerah

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyesalkan tumpang tindih pemberian Bantuan Sosial atau Bansos antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini berakibat tidak ada koordinasi di lapangan dan kerap menimbulkan salah paham antara masyarakat dengan pemeritah daerah.

Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa persoalan tumpang tindih Bansos ini adalah karena persoalan data. Beberapa data yang dimiliki pusat dan daerah tidak sinkron. 

Dalam Sharing Session Liputan6.com, Senin 11 Mei 2020 malam, Kang Emil  secara langsung, mantan Wali Kota Bandung ini menuturkan bahwa dirinya sempat meminta Presiden Jokowi untuk membuat satu pintu pemberian Bansos dari pusat.

Presiden selanjutnya mendelegasikan usulan emil kepada Menteri Koordinator Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan selanjutnya menggelar rapat dengan para gubernur. 

Meski demikian, dalam rapat tersebut tidak ada kesimpulan yang diharapkannya.

"Dan akhir dari rapatnya, tidak ada kesimpulan menjadi satu pintu. Itu yang saya sesali," ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa ini cerita apa adanya. Dan semua itu ingin cepat.

"Saya mau cerita apa adanya aja. Kita mau cepat, kita mau apa, karena keputusan tidak ada di tangan saya, sehingga tidak seperti yang saya harapkan. Padahal kalau bisa harus lebih cepat," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Emil juga menyinggung ruwetnya pemerintah pusat untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Menurut dia, masalah itu juga banyak dikeluhkan oleh kepala desa yang kebingungan mengatur bantuan dari para menteri.

Pasalnya, banyak kepala desa yang mengira bahwa bansos untuk warga hanya satu pintu yakni, bantuan pemprov Jawa Barat. Namun, ternyata ada sejumlah bantuan yang dikirimkan oleh kementerian.

"Karena ada yang belum paham, (bansos) Jawa barat itu hanya 1 pintu. Karena bantuan pemerintah itu ada 8 pintu," kata Emil. 

"Kementerian Desa kirim bantuan sendiri, Pak Wishnutama (Menteri Pariwisata) juga sama kirim bantuan. Timing sendiri, cara sendiri," imbuhnya.

Pemerintah provinsi Jawa Barat sendiri mulai menyalurkan bansos sejak 15 April 2020. Ridwan Kamil mengakui bahwa ada pihak yang mengkritik lantaran bansos pemprov Jawa Barat mendahului pemerintah pusat.

"Jadi kami dikritik karena kerja kecepatan sebenarnya, mendahului bantuan pemerintah pusat yang belum sepenuhnya datang," jelasnya.

Dia enggan menyebut penyaluran bansos di tengah wabah corona kacau. Namun, Ridwan Kamil menilai bahwa banyaknya pintu akhirnya membuat masyarakat menjadi bingung.

"(Warga bilang) Kenapa yang kiri duluan Pak Gubernur, kenapa saya enggak dapat. Padahal, dia jatahnya dari Menteri Desa. Dia enggak hapal bahwa jadwal dia minggu depan, jadwal dari provinsi duluan," tutur dia.