Respons PDIP Tempuh Jalur Hukum soal Pembakaran Bendera Dinilai Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik sekaligus peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai, respons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menyikapi aksi pembakaran bendera partai pada Rabu 24 Juni 2020 sudah tepat karena sudah menempuh jalur hukum.

Dia menuturkan, itu pilihan terbaik bagi PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera daripada membalas dengan aksi jalanan. Sebagai partai yang sudah malang melintang dalam pergulatan politik nasional, sudah tentu berpengalaman dalam menghadapi tantangan.

"PDIP sudah teruji mampu melewati tantangan yang lebih berat saat menghadapi tekanan rezim orde baru. Berangkat dari pengalaman itu tentu semakin mendewasakan PDIP dalam menghadapi setiap gejolak yang datang," kata Karyono, Sabtu (27/6/2020).

Dengan mengambil langkah hukum, menurutnya PDIP sudah mencium ada yang mencoba memprovokasi dengan umat Islam, yang memanfaatkan isu penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diframing secara sistematis. Sehingga sudah bijak yang dilakukan partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

"Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19 ini sangat sensitif untuk memicu kondisi chaos. Dampak pandemi ini telah meningkatkan kerawanan sosial. Karenanya, diperlukan ekstra kewaspadaan terhadap pelbagai potensi yang dapat memicu konflik," ungkap Karyono.

"Situasi pandemi ini seperti padang ilalang di musim kemarau yang mudah terbakar. Indikasi adanya pihak-pihak yang menginginkan kondisi chaos telah terbukti dengan adanya provokasi yang dilakukan kelompok anarko dan sejumlah aksi teror yang terjadi selama pandemi," lanjut dia.

Karyono pun menilai bahwa isu komunis yang dipakai menyudutkan PDIP, merupakan propaganda usang dan terbukti gagal.

"Justru semakin membesarkan PDIP. Terbukti selama pemilu pasca reformasi, partai ini 3 kali menang pemilu legislatif, 3 kali menduduki jabatan presiden, dan 1 kali menduduki wakil presiden," tuturnya.

Karena itu, dia menyarankan, para lawan PDIP harusnya membuat strategi baru yang lebih terukur, tepat sasaran. "Sehingga bisa efektif dalam menundukkan banteng moncong putih," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah pihaknya memproses hukum pembakaran bendera partai di depan Gedung DPR pada Rabu 24 Juni 2020, didasari pengalaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan paska peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 Kabupaten/Kota," kata Hasto, Jumat (26/6/2020).

Dia menegaskan, saat itu ada yang memprotes langkah Megawati. Namun, dengan keyakinan yang dimiliki, langkah tersebut membuahkan hasil.

"Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," cerita Hasto.

Dia memandang, serangan ke PDIP bukan hanya ditunjukan untuk partainya semata. "Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," ungkap Hasto.

Hasto mengatakan, seluruh anggota dan kader PDIP masih satu komando yaitu untuk menahan dan terus menjaga persatuan.

"Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara. Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu," tegas Hasto.

Dia pun memberi contoh, bagaimana Megawati meminta agar tidak ada yang menghujat Presiden ke2 RI Soeharto saat diturunkan, meskipun Sukarno pernah dipinggirkan.

"Bagi PDIP, politik itu menebar kebaikan, dan membangun optimisme. Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Covid-19," pungkas Hasto.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia, sehari setelah insiden pembakaran bendera saat demonstrasi menentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6/2020) itu ditandatangani Megawati. Isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan surat perintah tersebut.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah," kata Hasto. 

Berikut isi lengkap surat perintah Ketua Umum DPP PDIP tersebut.

SURAT PERINTAH HARIAN

KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka !!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo-kuyo, di pecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan!

Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka!

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!

Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!

Jakarta, 25 Juni 2020,

Megawati Soekarnoputri