Komisi VI DPR Dorong PT Pos Berubah Jadi Perusahaan Modern Melek Teknologi

Liputan6.com, Jakarta Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke kantor pusat PT Pos di Bandung pada Jumat 10 Juli 2020. Hasil kunjungan DPR itu adalah mendorong agar PT Pos menjadi perusahaan lebih modern dan melek teknologi.

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, PT Pos merupakan BUMN yang memiliki potensi besar untuk berkembang mengingat pengalaman dan infrastruktur organisasinya yang luas hingga pelosok negeri.

"PT Pos memiliki 4.800 kantor pos online, 58.700 titik layanan. Potensi itu bisa dimanfaatkan pemerintah dengan menugaskan PT Pos untuk menyukseskan program kementerian/lembaga seperti penyaluran logistik, jasa keuangan, dan layanan publik lain," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (11/7/2020).

Awiek menyebut nantinya penugasan pemerintah harus dibarengi dengan kompensasi PSO atau suntikan modal seperti layaknya BUMN lainnya.

"Saat ini kompensasi atas penugasan untuk PT Pos hanya berupa bantuan operasional, sehingga tidak ada margin keuntungan layaknya sebuah institusi bisnis," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Padahal dengan mekanisme PSO, lanjut Awiek, PT Pos bisa sambil membenahi manajemem dan pola bisnis mereka terutama soal teknologi untuk bersaing dalam pengiriman belanja online.

"Penugasan pemerintah pada perusahaan logistik negara sudah lazim di berbagai dunia, seperti di Selandia Baru, Prancis, Spanyol, Filipina, Singapura. Di Prancis dan Spanyol pemerintah setempat menunjuk satu perusahaan operator PSO dalam jangka waktu 15 tahun sekali. Di Singapura bahkan kontrak berlangsung selama 25 tahun. Pola yang sama bisa diadaptasi di Indonesia melalui PT Pos," jelasnya. 

Politisi PPP itu mengakui PT Pos membutuhkan banyak dukungan untuk beradaptasi dengan iklim bisnis dan tren teknologi terbaru, sehingga PT Pos mudah bertransformasi. 

"Selain upaya membantu kemajuan bisnis, PT Pos juga perlu dibantu dalam menyelesaikan berbagai beban yang diemban. Misalnya beban pemenuhan dana pensiunan yang pada periode 1995-2009 mencapai Rp 2,37 triliun," ujarnya.