Pelajaran Sejarah Dikabarkan Dihapus, MPR: Ini Langkah Mundur

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan pelajaran Sejarah akan dihilangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam kurikulum terbaru SMA.

"Mendikbud Nadiem Makarim buta sejarah," ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, Sabtu (19/9/2020) di Jakarta.

Menurut Gus Jazil, langkah Mendikbud Nadiem tersebut justru telah melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa.

"Ini jelas langkah mundur, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, 'Jasmerah'," tegasnya.

Kebijakan itu menurutnya akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar.

"Percayalah, lambat laun, Indonesia akan kehilangan identitas, jatidiri. Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah," tambahnya.

Untuk itu Gus Jazil meminta Nadiem untuk kembali belajar soal sejarah pendidikan di Indonesia.

"Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani menyebut bahwa sejarah suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia.

"Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga akan senantiasa menjadi bagian kurikulum pendidikan," ucapnya kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Menyangkut rencana penyederhanaan kurikulum, Evy mengatakan hal itu akan didiskusikan dengan seluruh pihak terkait.

"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap diskusi dengan seluruh komponen terkait," papar dia.. 

Pihaknya mengharapkan adanya masukan dari seluruh pihak akan niat baik demi melonggarkan beban siswa tersebut.

"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," harapnya.

Ditambahkan Evy, penyederhanaan kurikulum akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia pun menegaskan bahwa penerapannya hanya parsial di sebagian sekolah.

"Tahap perencanaan penyederhanaan kurikulum dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan dalam rencana penerapannya di tahun 2021 nantinya akan dilaksanakan secara terbatas dan bukan di seluruh sekolah," pungkasnya.