Kunjungan Menlu AS Dinilai Bisa Menjadi Momen Penegasan Diplomasi Bebas Aktif Indonesia

Dia menegaskan, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri Bebas dan Aktif yang tidak dapat dipengaruhi negara tertentu

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Okt 2020, 13:52 WIB
Diterbitkan 29 Okt 2020, 11:32 WIB
Presiden Jokowi dan Menlu AS Mike Pompeo.
Presiden Jokowi dan Menlu AS Mike Pompeo. Dok: Sekretariat Presiden RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia, Kamis (29/10/2020). Kunjungan Menlu AS itu dinilai baik karena dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia menyampaikan pesan diplomasi.

“Ini kunjungan biasa. Kita juga selama ini punya Lembaga Persahabatan Indonesia – Amerika. Akan tetapi kunjungan ini dapat kita manfaatkan menyampaikan pesan diplomasi seperti Palestina, ketegangan di Laut China Selatan, dan lain – lain,” kata Anggota Komisi I DPR RI bidang luar negeri dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya, dalam keterangannya, Kamis (29/10/2020).

Dia menegaskan, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri Bebas dan Aktif yang tidak dapat dipengaruhi negara tertentu. Karena itu, menurut dia, hubungan baik Indonesia dengan negara sahabat seperti Amerika Serikat, China, dan negara lainnya tidak dapat diseret untuk kepentingan pihak tertentu.

“Kita punya misi politik luar negeri dan diplomasi tersendiri yang harus kita perjuangkan. Misi tersebut harus disampaikan Pemerintah Indonesia kepada Menlu Pompeo. Tentang kemerdekaan Bangsa Palestina, meredakan ketegangan di Laut China Selatan, dan terutama kerja sama dunia menangani pandemi dan dampak sosial ekonomi harus menjadi prioritas. Itu harus dibawa pulang Menlu Pompeo ke Amerika Serikat setelah kunjungan di Indonesia,” Willy menegaskan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem menegaskan, persaingan perebutan pengaruh di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat yang membawa sekutunya sangat mengkhawatirkan. Ini tidak sesuai semangat membangun perdamaian dunia termasuk dengan upaya membangun kecurigaan yang dilakukan para pihak berseteru yang terus dibangun ke negara lain seperti Indonesia.

“Situasi di Laut China Selatan harus diakhiri dengan perdamaian dan hubungan lebih produktif memajukan kerja sama ekonomi. Ketika kita berhubungan dengan salah satu pihak lalu kita dicurigai pihak lainnya ini sudah tidak menghargai kedaulatan negara kita,” Willy menandaskan.

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Soal Perdamaian Dunia

Pemerintah Indonesia, lanjut Willy Aditya, tentu tidak mau menari di tabuhan genderang negara lain. Indonesia punya kepentingan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang PBB silam. Perdamaian dunia, hubungan global yang produktif, dan penghargaan terhadap kedaulatan negara lain harus disampaikan kepada Menlu Pompeo.Willy menutup pembicaraan dengan mengingatkan perlunya soft approach dijadikan prioritas Politik Luar Negeri Indonesia.

"Upaya membendung atau mengepung negara lain adalah langkah yang sudah usang dan masa depan hubungan dunia harus berdasar pada kerjasama yang setara dan damai. Sesuai semangat Dasa Sila Bandung tahun 1955 dalam Konferensi Asia-Afrika, dunia yang lebih setara dan kerja sama antar negara berkembang akan mendorong perdamaian, kerja sama ekonomi dan budaya yang saling menghargai,' kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya