Rizieq Shihab Pulang, Bagaimana Kasus Hukumnya di Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali ke Indonesia setelah menetap 3,5 tahun di Arab Saudi. Banyak pihak mempertanyakan apakah setelah ini polisi akan kembali memproses kasus hukum yang banyak dituduhkan kepada Rizieq?

Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai kasus hukum yang dituduhkan kepada Rizieq tidak lantas batal hanya karena ia bertahun ada di negara lain.‎

"Selama belum ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), kasusnya masih terus jalan. Tidak menghilangkan status hukum," kata Chudry kepada wartawan, Senin (9/11/2020).

Dia mengatakan,kalaupun sudah di-SP3 atau dihentikan, kasus yang membelit Rizieq Shihab bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru.

"Kalau Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan praperadilan," ucap dia. ‎

Chudry berharap polisi transparan jika kasus Rizieq ditindaklanjuti lagi. Sehingga bisa menghilangkan persepsi buruk pada kepolisian.

"Memang perlu transparan, kan nanti juga ada pengacaranya kalau misalnya dia jadi tersangka. Jadi hak setiap orang didampingi. Kalau misalnya jadi saksi tidak harus didampingi," kata Chudry.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Rizieq meninggalkan Indonesia saat kasus dugaan chat pornografinya bersama Firza Husein menyeruak. Saat itu Rizieq ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, namun kemudian dihentikan atau SP3. 

Pada November 2015, Rizieq diadukan Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat karena memplesetkan salam Sunda 'sampurasun'‎‎. Selain itu, ‎ia sempat menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila, namun prosesnya dihentikan oleh Polda Jawa Barat. ‎

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan ‎rencana kepulangan Rizieq Shihab tidak ada yang mempermasalahkan. Dia berharap tidak ada yang perlu meramaikan secara berlebihan dari kepulangan Rizieq.

"Silakan saja pulang kalau memang sudah bisa. Tidak ada yang perlu diramaikan secara berlebihan," ujar Meutya.

Politikus Partai Golkar ini menilai Rizieq merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang apabila dia pulang ke Tanah Air sejatinya tidak ada persoalan.

Namun, ketika sudah di Indonesia, Meutya meminta agar Rizieq mengikuti aturan yang berlaku di dalam negeri.