Jadi Calon Kapolri Tunggal, Komjen Listyo Diharapkan Lakukan Konsolidasi Internal

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Muradi mengatakan penunjukan Komjen Listyo Sigit merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Jan 2021, 23:38 WIB
Diterbitkan 13 Jan 2021, 22:34 WIB
Kabareskrim Polri Jenderal Listyo Sigit Pranowo
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Pranowo memberi arahan pada penutupan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Laporan Sentra Gakumdu Pemilihan 2020, Jakarta, Kamis (27/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan satu nama calon Kapolri Jenderal Idham Azis ke DPR RI, yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bareskrim pada Rabu, 13 Januari 2021. Tentu, Listyo Sigit harus segera melakukan konsolidasi internal Polri.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Muradi mengatakan penunjukan Komjen Listyo Sigit merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Tentu saja, Jokowi memilih siapa yang dianggap layak dan dekat secara psikologis.

“Pak Sigit punya semua kedekatan, punya kemampuan walaupun angkatan lebih muda tapi itu bukan pengalaman yang pertama. Tinggal bagaimana Pak Sigit melakukan konsolidasi,” kata Muradi pada Rabu, 13 Januari 2021.

Maka dari itu, Muradi menyarankan kepada Listyo segera melakukan konsolidasi internal sebelum dilakukan pelantikan oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, ada tiga hal yang harus dilakukan Listyo Sigit untuk melakukan konsolidasi internal Polri.

“Pertama, kemaskan ‘faksi-faksi’. Orang-orang itu harus diakomodir. Akomodir bisa tiga hal, yakni posisi jabatan, akses, dan kesempatan. Itu saya kira perlu dibuka oleh Pak Sigit agar iramanya sama di internal,” ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Miliki Program Berbeda

Kedua, kata Muradi, beliau harus memiliki karakteristik program yang berbeda dari sebelumnya. Caranya, membaca visi misi Presiden ada kampanye Pemilu 2019-2024, yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Ini saya kira perlu menjadi isu utama yang harus seirama dengan visi Presiden. Saya kira dengan kedekatan secara psikologis, Pak Sigit bisa memahami konteks itu,” jelas dia.

Ketiga, Muradi mengatakan Listyo Sigit harus mengakomodir harapan publik. Karena menurut dia, satu tahun pasca Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, kepolisian agak turun apalagi era Jenderal Idham Azis yang operasionalnya fokus pada eksternal.

“Saya kira Pak Listyo Sigit harus menjaga ritme pekerjaan, yakni ritme kerja dan harapan publik. Ini harus diintegrasikan lagi. Saya kira dengan rekam jejak yang beliau punya, akan mampu memberikan visi misi Presiden dalam operasional teknis kepolisian. Beliau dekat dengan Presiden secara personal dan sering diskusi. Itu saya kira nilai tambah untuk menjernihkan polisi,” katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya