Ketika Blusukan Risma Berefek pada Peningkatan Elektabilitas di Pilkada DKI

Liputan6.com, Jakarta Tri Rismaharini atau Risma blusukan di Jakarta usai dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) pada akhir Desember 2020. Hari pertama bertugas sebagai Mensos, dia meninjau kondisi pemulung yang tinggal di kolong jembatan di Jakarta Pusat.

Risma juga menemui pemulung yang berada di trotoar jalanan Ibu Kota. Tindakan Risma tersebut sempat ramai dan menjadi perhatian masyarakat.

Sejumlah pihak menilai, kegiatan blusukan Risma di Ibu Kota dikaitkan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Risma pun memastikan, aktivitas yang dilakukannya dengan mendatangi para PMKS itu bukan sebuah pencitraan apalagi sudah direncanakan sebelumnya.

"Saya ke Jakarta itu tidak tahu mau kemana, maksudnya tidak hapal jalan, gimana mau setting. Saya setiap hari selalu berpindah dan itu saya lakukan sejak saya PNS, setiap hari saya tidak pernah jalan di jalan yang sama. Saya mempunyai rezeki lebih dari orang lain jadi saya berhak memberikan amal saya untuk orang lain," ujar Risma beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, kegiatan blusukan berdampak pada peningkatan elektabilitasnya. Hal tersebut berdasarkan survei dari lembaga Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan pada 31 Januari - 3 Februari 2021.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan 400 responden di DKI Jakarta yang telah memiliki hak pilih. Sedangkan untuk margin of error sebesar 4,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Median, Ade Irfan Abdurahman mengatakan elektabilitas Risma di posisi kedua sebesar 23,5 setelah Anies Baswedan.

"Elektabilitas Risma meningkat signifikan sampai 19 persen hanya dalam waktu kurang dari setahun," kata Ade dalam keterangan pers, Senin (15/2/2021).

Ade menyebut peningkatan tersebut diakibatkan kegiatan blusukan Risma di Ibu Kota saat menjadi menteri sosial.

"Saya pikir ada efek dari kehadiran beliau setelah ditunjuk jadi Menteri Sosial, ada kegiatan beliau blusukan yang langsung dirasakan masyarakat Jakarta," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, kata Ade, dalam skenario head to head Anies dengan Risma, sebagai petahana Anies masih unggul. Dalam survei tersebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan unggul dengan 45 persen responden.

"Jika kita uji head to head, gap keduanya menurun. Anies dapat elektabilitas 45 persen. Risma 36 persen. Selisihnya hanya 9 persen," papar dia.

Lanjut Ade, berdasarkan hasil tersebut posisi Anies belum dinyatakan aman untuk pelaksanaan Pilkada DKI.

"Selisih di bawah 10 persen sangat rawan. Untuk bisa aman biasanya hasil survei kandidat harus double digit unggulnya," jelas Ade.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pihaknya belum menentukan nama bakal calon gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta.

Kata dia, terdapat sejumlah mekanisme dan tata cara yang harus dilewati oleh seorang bakal cagub yang akan diusung PDI Perjuangan.

"Jadi mekanisme partai itu, pintu masuk pendaftaran balon itu banyak pintu, bisa lewat DPC, DPD, DPP," papar Gembong.

Menurut Gembong, DPP PDI Perjuangan memiliki andil besar dalam menentukan nama bakal calon gubernur. Yakni penjaringan dari semua nama yang lolos dari serangkaian mekanisme yang ada.

"Yang melakukan penyaringan adalah DPP sampai dengan ketemu satu nama calon yang akan diusung oleh partai," jelas dia.