Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Keluarkan Aturan Peliputan, Humas Polri: Agar Kinerja di Kewilayahan Semakin Baik

Divisi Humas Polri mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 06 Apr 2021, 12:55 WIB

Diterbitkan 06 Apr 2021, 12:03 WIB

Seorang jurnalis melakukan aksi teatrikal saat aksi solidaritas di kawasan Tugu Adipura, Kota Tangerang, Rabu (31/3/2021). Mereka menuntut pihak berwenang mengusut tuntas oknum pelaku kekerasan terhadap wartawan Tempo, Nurhadi dan kasus kekerasan jurnalis lainnya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Divisi Humas Polri mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal Senin, 5 April 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja Humas Polri di kewilayahan.

"Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," tutur Rusdi saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Adapun isi dari Surat Telegram ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 Polri tertanggal Senin, 5 April 2021 itu adalah sebagai berikut:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

11 Poin

Dalam pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program jurnalistik, diingatkan kembali kepada para pengemban fungsi humas di kewilayahan agar wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yg dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun nersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta persidangan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yg diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Lanjutkan Membaca ↓