6 Hal Terkait Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi yang Kembali Akan Dilakukan

Liputan6.com, Jakarta - Wacana perombakan atau reshuffle kabinet kembali muncul akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kabar reshuffle kabinet itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pada Selasa, 13 April 2021.

"Pekan ini, bisa pekan ini, gitu," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa, 13 April 2021.

Isu reshuffle kabinet tersebut muncul setelah adanya penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi.

Menurut Ngabalin, surat presiden (surpres) yang mengusulkan penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek serta pembentukan Kementerian Investasi sudah disetujui DPR.

Untuk itu, Ngabalin menilai, Presiden Jokowi tidak akan menunda lagi untuk melakukan perombakan kabinet.

Wacana reshuffle kabinet ini pun menimbulkan pro dan kontra. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, menteri-menteri yang akan 'didepak' Jokowi kemungkinan mereka yang telah bekerja lebih dari setahun.

"Sebab, kinerja seorang menteri baru bisa diukur minimal dalam kurun waktu setahun," ucap Ray Rangkuti.

Berikut 6 hal terkait wacana reshuffle kabinet Jokowi yang kembali akan dilakukan dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Adapun isu reshuffle kabinet ini muncul setelah adanya penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Pekan ini, bisa pekan ini, gitu," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa, 13 April 2021.

Menurut Ngabalin, surat presiden (surpres) yang mengusulkan penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek serta pembentukan Kementerian Investasi sudah disetujui DPR.

Untuk itu, Ngabalin menilai Jokowi tidak akan menunda untuk melakukan perombakan kabinet.

Terlebih, kata dia, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro pun sudah menyatakan pamit serta harus diisinya pejabat di Kementerian Investasi.

Sehingga, Ngabalin meyakini bukan tak mungkin reshuffle kabinet dilakukan pekan ini untuk mengisi kekosongan jabatan.

"Selama masa kerja di Bina Graha (KSP), abang tau benar, bagaimana keputusan-keputusan yang diambil Presiden tidak membutuhkan waktu lama, makanya dalam pekan pekan ini kita tunggu, tidak mustahil dalam pekan ini," ucap dia.

Kendati begitu, Ngabalin tak menyampaikan siapa sosok yang akan ditunjuk Jokowi sebagai menteri baru.

Ngabalin juga enggan mengungkapkan apakah ada kemungkinan Jokowi turut mengganti menteri-menteri lama.

"Kalau nanti presiden menganggap satu dua menteri harus digeser, harus diganti, tidak ada yang bisa halangi presiden karena hal itu hak prerogatif presiden," jelas Ngabalin.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, menteri-menteri yang akan 'didepak' Jokowi dalam reshuffle kabinet kemungkinan menteri yang telah bekerja lebih dari setahun. Sebab, menurutnya, kinerja seorang menteri baru bisa diukur minimal dalam kurun waktu setahun.

Pada Desember 2020, Jokowi melantik enam menteri baru yakni, Tri Rismaharini sebaga Mensos, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Yaqut Cholil Qomas (Menag), Budi Gunadi Sadikin (Menkes) dan M Lutfi (Mendag).

Ray menilai, enam orang menteri baru itu berpeluang besar dipertahankan oleh Jokowi, karena masa jabatan mereka masih seumur jagung.

"Kalau dari aspek waktu, setidaknya nunggu satu tahun lah untuk mengukur kinerja," ujar Ray, Selasa, 13 April 2021.

Kata dia, Jokowi bukanlah tipikal pemimpin yang mengukur kinerja dalam waktu singkat.

"Dari aspek waktu itu terlalu cepat, karena belum sampe 3-4 bulan, itu bukan gayanya Pak Joko Widodo," ujarnya.

Menurut Ray, menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu juga telah menunjukkan gebrakan-gebrakan. Ray mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kata dia, Trenggono, telah berani melakukan gebrakan dengan melarang ekspor benih bening lobster, komoditas yang merupakan kekayaan alam Indonesia.

"Beliau sudah buat keputusan yang sekarang menarik kembali kebijakan ekspor benur. Itu cukup disambut khalayak," ujar dia.

Trenggono pada Februari 2021, sempat mengungkap alasan rencana pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL). Trenggono menilai benur merupakan kekayaan alam Indonesia.

Selain itu, nilai tambah dari benur yang akan lebih menguntungkan bila diekspor bukan dalam bentuk benih, namun ketika sudah berukuran besar dan siap konsumsi.

Selain Trenggono, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga dianggap telah melakukan gebrakan dengan menekan angka penularan covid-19, dan vaksinasi.

Ray mencatat menteri itu tergolong sosok menteri yang tidak bermasalah. Dia tidak menemukan suatu peristiwa yang memungkinkan menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu digeser.

"Yang memungkinkan untuk direshuffle itu kinerja, tapi, kalau kinerja gimana mengukurnya baru beberapa bulan," kata Ray.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan merombak kabinet atau reshuffle kabinet. Isu ini seiring dengan restu dari DPR untuk membentuk Kementerian Investasi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kencang diisukan akan berubah fungsi menjadi Kementerian Investasi.

Jika wacana itu benar, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno memperkirakan, BKPM dalam wujud barunya sebagai Kementerian Investasi nantinya akan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebagai Menko yang membawahi soal maritim dan investasi, Adi menilai Luhut Binsar Pandjaitan cukup kompeten dan berpengalaman untuk mengatur Kementerian Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara bersamaan.

"Sebenarnya tak terlampau beririsan, tapi Menkonya (Luhut) selama ini dinilai paham dan pengalaman di dunia maritim dan investasi," kata Adi kepada Liputan6.com, Rabu (14/4/2021).

Menurut dia, jabatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Marinves ke depannya tetap akan ada. Namun kewenangan di bidang investasi bakal dilepas jadi kementerian tersendiri.

"Kecenderungannya seperti itu, maritim dan investasi akan berada di bawah satu naungan. Kan tak ada perubahan apapun secara signifikan, kecuali investasi jadi kementerian tersendiri," ungkapnya.

Adi pun mewajari maksud Jokowi yang menganggap persoalan investasi penting. Bahkan bidang itu dinilainya bakal menjadi denyut nadi pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Makanya dijadikan Kementerian Investasi tersendiri sekaligus menerjemahkan spirit UU Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu," ujar Adi.

"Yang menjadi teka-teki itu apakah BKPM secara otomatus dilebur menjadi Kementerian Investasi atau tidak, karena dua lembaga ini punya tarikan nafas kinerja yang sama," tandas Adi.

(Cinta Islamiwati)