Eks Menteri Lingkungan Hidup Anggap Indonesia Tak Transparan Soal Proyek PLTN

Alexander Sonny Keraf menilai, PLTN tidak layak dibangun di Indonesia karena memiliki risiko lebih besar ketimbang manfaatnya.

oleh Yopi Makdori diperbarui 26 Apr 2021, 21:00 WIB
Diterbitkan 26 Apr 2021, 21:00 WIB
Ilustrasi PLTN
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). (Liputan6.com/Nurmayanti)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Alexander Sonny Keraf menganggap pemerintah Indonesia belum transparan soal rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal jika terjadi kebocoran PLTN, risiko yang akan dihadapi begitu besar.

"Data dari hasil inspeksi dua lembaga internasional IRI (Inspection and Reactor Innovation dan IRRS (Integrated Regulatory Review Service) atas kesiapan pembangunan PLTN Indonesia tidak memenuhi standar transparansi," katanya dalam acara webinar bertajuk 'Menolak Lupa: 35 Tahun Bencana Chernobyl', Senin (26/4/2021).

Sonny menerangkan, dalam wacana pembangunan PLTN, pemerintah Indonesia tak pernah melakukan konsultasi publik. Bahkan data pun tak dibuka.

"Data kesiapan teknis tidak dibuka, hasil inspeksi tersebut juga tidak dibuka. Bagaimana mungkin mengambil keputusan yang berdampak terhadap kepentingan publik kalau tidak ada transparansi di dalamnya," katanya.

Sonny menuntut pemerintah untuk akuntabel dalam rencana tersebut. Apalagi pembangunan PLTN sarat akan risiko bagi masyarakat secara luas.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Tak Layak Bangun PLTN di Indonesia

Ilustrasi Lipsus Nuklir
Ilustrasi Lipsus Nuklir

Sonny Keraf mengatakan bahwa saat ini Indonesia tak layak membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pasalnya, menurut dia, banyak risiko mengintai dari PLTN jika dibangun di atas tanah Indonesia.

"PLTN sesungguhnya tidak layak dibangun di Indonesia karena risikonya terlalu besar. Prinsip dasar tadi manfaat terbesar atau risiko terkecil bahwa (PLTN) risikonya terlalu besar bagi terlalu banyak rakyat Indonesia dibandingkan dengan pilihan yang lain," ujar Sonny.

Jika mengacu pada prinsip kebermanfaatan, kata Sonny, PLTN tentunya bukan alternatif yang paling bermanfaat. Mengingat bahaya yang akan mengintai banyak populasi penduduk.

"Nyawa manusia, keamanan, ketenangan hidup termasuk keamanan konsumsi produk Indonesia jika terjadi bencana PLTN tidak hanya masyarakat sekitar tapi seluruh masyarakat Indonesia pasti khawatir mengonsumsi pangan lokal. Karena dikhawatirkan akan terkontaminasi radiasi PLTN," bebernya.

Belum lagi dampak kesehatan dan juga dampak ekonomi bilamana PLTN tersebut mengalami ledakan akan amat merugikan bagi bangsa Indonesia. Jika terjadi hal demikian, Sonny memastikan bahwa produk Indonesia akan diboikot oleh negara-negara lain.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya