Negara OKI Bahas Palestina, Indonesia Dorong Upaya Gencatan Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Extraordinary Open-ended Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee yang diselenggarakan secara virtual, Minggu 16 Mei 2021, membahas terkait agresi Israel ke Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan jalur Gaza. Indonesia, diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, turut menghadiri pertemuan itu.

"Untuk itu, di dalam pertemuan tadi Indonesia menyampaikan atau mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh (Organisasi Kerja Sama Islam) OKI," kata Retno dalam siaran virtual, Senin (17/5/2021).

Pertama, memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina. Tanpa persatuan, kata dia, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina.

Begitupula bagi Palestina, dia meyakini, kemerdekaan tak akan tercapai apabila mereka tak bersatu.

Retno juga menyerukan gencatan senjata. Dia meminta agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya untuk mendorong gencatan senjata secepatnya dan semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan.

"OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera," ujar Retno.

Menurut dia, OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina.

"Dalam kaitan ini, OKI harus lebih keras berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel," beber Retno.

Tapi, Retno mengatakan, hal tersebut harus berpedoman pada parameter-parameter yang telah disetujui secara internasional. Dengan tujuan mencapai perdamaian yang lestari berdasarkan prinsip solusi dua negara.

"Saya menyampaikan bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai," ungkapnya.

"Together we have to act now. Saya tekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Retno mengatakan, menurut rencana, pertemuan OKI ini akan menghasilkan sebuah resolusi. Saat ini, pembahasan resolusi masih terus dilakukan.

Tetapi ada beberapa hal yang terlihat untuk bisa diharapkan yaitu seruan kepada komunitas internasional, khususnya DK-PBB, untuk mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Dan bila DK PBB gagal, maka SMU PBB harus melakukan Pertemuan Darurat.

"Kita juga harapkan dalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme international protection/international presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun kompleks Masjid Al Aqsa," bebernya.

Retno menjelaskan seruan kepada komunitas internasional untuk menghentikan aksi kolonial dan segregasi rasial Israe. Kemudian penegasan kembali posisi OKI dalam mendukung isu Palestina dan Al Quds Al-Sharif.

"Mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan two-states solution dan sesuai dengan parameter-parameter internasional," katanya.

Diketahui dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 16 Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI dan juga wakil dari negara OKI lainnya. Sementara itu Indonesia sudah berkomunikasi dengan para Menteri Luar Negeri negara lain, mulai dari Palestina, Malaysia, Brunei Darussalam;Mesir, Yordania, Turki, Saudi Arabia, Qatar, Tunisia,Vietnam, India, Norwegia, Inggris; dan, HRVP (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy) Uni Eropa.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka