Tinjau Penerapan PPKM Darurat, Wagub Jabar Sidak ke Sektor Industri di Tasikmalaya

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum melakukan sidak ke PT. Bineatama Kayone Lestari dan PT Catur Wangsa Indah yang berlokasi di Kota Tasikmalaya untuk meninjau penerapan PPKM Darurat

oleh Reza diperbarui 08 Jul 2021, 08:45 WIB
Diterbitkan 08 Jul 2021, 08:45 WIB
Wagub Jabar Sidak PPKM Darurat Sektor Industri di Tasikmalaya
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sektor industri di Kota Tasikmalaya, Rabu (7/7/2021).

Liputan6.com, Tasikmalaya Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum melakukan sidak ke PT. Bineatama Kayone Lestari dan PT Catur Wangsa Indah yang berlokasi di Kota Tasikmalaya, Rabu (7/7/2021).

Dalam sidak itu, Pak Uu, sapaan Wagub Jabar meninjau praktik dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada sektor industri.

"Berdasarkan informasi yang diterima dalam hasil rapat gugus tugas Provinsi, masih ditemukan ada masyarakat yang belum memenuhi aturan prokes. Bagaimana aturan sektor industri yang kritikan, esensial, dan bagaimana aturan yang non kritikal dan non esensial, itu semua ada aturannya," kata Pak Uu.

Menurut Pak UU, berdasarkan aturan PPKM Darurat, industri yang kritikal dan esensial bisa beroperasi dengan 50 persen tenaga kerja, sementara yang non kritikal dan non esensial, untuk sementara harus menutup produksinya.

"Ini termasuk yang non kritikal dan non esensial, jadi sudah saya sampaikan ke pemiliknya tadi, dan pemilik perusahaan sudah bersedia, bahwa ini harus ditutup sementara," ucapnya.

 

Wagub Apresiasi Kepatuhan Perusahaan

Wagub Jabar Sidak PPKM Darurat Sektor Industri di Tasikmalaya
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sektor industri di Kota Tasikmalaya, Rabu (7/7/2021).

Pak Uu menyampaikan apresiasi kepada pemilik perusahaan atas ketaatan pada aturan, meskipun harus memikirkan kesejahteraan pekerja selama menutup perusahaan.

"Saya kira ini langkah yang baik bahwa perusahaan akan tetap memikirkan kesejahteraan karyawan selama tutup sementara," katanya.

Pak Uu juga menegaskan, kehadirannya untuk sidak di sektor industri besar dalam pantauan penerapan PPKM Darurat adalah bukti keadilan.

“Pemerintah jelas tidak ada tebang pilih, tidak ada memihak kepada yang lain, ini untuk kemaslahatan bersama supaya semuanya beres, COVID-19 di Jawa Barat segera berakhir,” tegas Pak Uu.

Sementara itu pemilik perusahaan menyampaikan alasan keterlambatan menutup perusahaan di masa PPKM Darurat itu, karena sebelumnya ada desakan dari karyawan untuk tetap bekerja.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya