PPKM Darurat, Satgas Covid-19: Tingkat Kepatuhan Warga Menurun

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, pada pekan ini, terjadi kenaikan jumlah kelurahan yang kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60%.

Pada pekan sebelumnya sebanyak 2.654 kel/desa, kini menjadi 3.455 kelurahan/desa. Dari jumlah tersebut paling banyak berasal dari Jawa Timur (569 kel/desa tidak patuh), Aceh (558 kel/desa tidak patuh), Jawa Barat (481 kel/desa tidak patuh), Jawa Tengah (270 kel/desa tidak patuh), dan Gorontalo (212 kel/desa tidak patuh).

"Ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya kelurahan/desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol kesehatan," papar Wiku melalui keterangan tertulis, Selasa 13 Juli 2021.

Wiku mengingatkan, penanganan Covid-19 dengan meningkatkan fasilitas kesehatan mungkin saja dapat membantu penanganan pada orang yang sudah terinfeksi, namun tidak akan pernah cukup apabila orang yang terinfeksi jumlahnya terus meningkat dan tidak terkendali.

"Upaya jangka panjang, murah, dan paling cepat adalah dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga jarak, memakai masker dan menjaga kebersihan diri," terang dia.

Wiku menyebut, kapan pandemi ini berakhir ditentukan dengan seserius apa dalam berkomitmen untuk disiplin protokol kesehatan, serta ketegasan Pemerintah Pusat maupun daerah dalam menindak tegas pelanggarannya oleh individu, kelompok masyarakat atau institusi.

"Melindungi diri dan orang-orang terdekat sebenarnya sangat mudah dilakukan, yaitu dengan menolak kunjungan atau ajakan berkumpul yang berpotensi meningkatkan penularan, memanfaatkan sebaik mungkin apabila memiliki kesempatan untuk work from home (WFH) atau kerja dari rumah, sebisa mungkin tidak keluar rumah untuk keperluan yang tidak mendesak," terang dia.

Bagi yang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja, lanjut Wiku, mohon untuk menggunakan masker dengan baik dan benar, dan selalu mencuci tangan atau minimal membawa handsanitizer.

"Jangan membuka masker di tempat keramaian, apalagi pada saat berbicara dengan orang lain. Saya turut mendoakan semoga kita semua yang terpaksa tetap harus keluar rumah untuk bekerja agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan kesehatan agar terhindar dari Covid-19," tegas Wiku.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, berbeda, sepekan Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, terjadi kenaikan pesat dari laporan kinerja posko desa/kelurahan.

Menurut Wiku, kenaikan paling tinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah (naik 199,83%) dan pembatasan jam malam (naik 157,13%).

"Kenaikan laporan kinerja posko ini harus terus dipertahankan, mengingat ini adalah langkah pencegahan yang harus dimaksimalkan agar penularan Covid-19 tidak semakin meningkat di tengah masyarakat," ujar 

Wiku mengatakan, pelaporan kinerja posko paling banyak berasal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali dengan lebih dari 50%.

Namun, kata dia, masih ada 20 provinsi yang pelaporan kinerjanya bahkan tidak mencapai 10% dari total kelurahannya.

20 provinsi tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Lampung.

Kemudian Papua Barat, NTB, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, NTT, Maluku,Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Untuk itu, Wiku meminta seluruh gubernur dari provinsi tersebut untuk benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayahnya masing-masing.

Pekan lalu sudah disampaikan, untuk segera membentuk posko, namun pekan ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk.

"Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko," ucap Wiku.

Dia menjelaskan, upaya pencegahan dan penanganan pertama melalui posko maupun upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan tidak akan cukup apabila masyarakat tidak menjaga diri dan orang terdekat dari penularan Covid-19.