Polemik Akidi Tio, Demokrat Justru Kritik Kapolda Sumatera Selatan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Demokrat Benny Kabur Harman memandang polemik sumbangan dengan jumlah fantastis seperti yang dilakukan keluarga Akidi Tio, sebenarnya bukan suatu masalah.

"Saya enggak melihat ada masalah apapun ditiu. Saya enggak ngerti apa salahnya. Ada orang sumbang pakai cek, ternyata setelah dicairkan ke bank, uangnya kosong/cek bodong. Ya sudah, ngapain diributkan? Saya tidak mengerti. Kecuali orang punya utang piutang. Ini enggak ada utang piutang kan," kata Benny kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Dia justru mengkritik Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri, yang seharusnya membawa keluarga Akidi Tio ke Menteri Keuangan atau gugus tugas Covid-19.

"Kapolda mestinya antar orang ini ke Menkeu atau ke Ketua Gugus Tugas atasi pandemi. Menkeu harus cek duitnya. Kalau ada ya syukur, dan kalau enggak ada ya sudah. Lupakan," ungkap Benny.

Anggota Komisi III itu lantas menyinggung kasus Ratna Sarumpaet, ia menyatakan pada kasus Ratna, pihak-pihak yang menyebarluaskan kebohongan lah diperiksa polisi.

Oleh karena itu, ia menilai yang justru harus diperiksa adalah yang menyebarkan kebohongan sumbangan tersebut.

"Yang enggak benar jika ada pihak yang sebarluaskan berita ini, karena ternyata bohong. Seperti kasus Ratna Sarumpaet, dia bilang digebuki ternyata operasi plastik. Lalu Ratna masuk bui karena produksi berita bohong. Yang menyebarkan berita bohong dan tanggapi berita bohong ini pun diperiksa dan masuk bui," jelas Benny.

"Ratna masuk bui karena dituduh produksi berita bohong, para politisi dan pengamat yang ikut sebarkan dan beri komentar diperiksa polisi. Lalu Akidi Tio gimana? Kapolda yang sebarkan berita?," sambungnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae meminta kepada semua pihak jika menerima sumbangan untuk tidak segera mempublikasikannya. Apalagi dengan jumlah fantastis seperti yang dilakukan keluarga Akidi Tio.

"Dari semula ini misalnya kalau ada sumbangan siapa pun apalagi ruang publik, jadi kalau ada keraguan-keraguan itu sebaiknya menghubungi PPATK. Jangan dulu diumumkan," tutur Dian kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Menurut Dian, PPATK dapat memeriksa kredibilitas pihak penyumbang karena memang memiliki akses langsung ke bank. Termasuk juga memastikan bahwa sumber uang tersebut ada dan aman.

"Kalau tidak kan tidak bisa dilanjutkan. Kalau kayak gini kan sudah merugikan yang bersangkutan. Nama Kapoldanya, kepolisian, nama pemberitaan, kan bisa rusak. Ini yang harus kita jaga," jelas dia.