Kapal China Berseliweran di Natuna, Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Kapal China, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang dilaporkan berseliweran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara.

"Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah NKRI tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagai rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Puan mengatakan ini bukan kali pertama kapal China memasuki perairan Natuna, karena itu dirinya meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi, pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, pemerintah Indonesia juga perlu menanyakan kepada pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia.

Hal itu menurut dia karena China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard negara Tirai Bambu tersebut. Sehingga para nelayan takut untuk melaut.

"Apalagi akibat China mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal China dari wilayah Indonesia," katanya.

Puan mengatakan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) beberapa waktu lalu melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara, bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Menurut dia, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut karena tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara.

"Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut China Selatan," ujarnya.

Puan menilai perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. Karena itu menurut dia, pemerintah harus maksimal menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut.

Dia juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna.