Strategi Calon Panglima TNI Andika Perkasa Selesaikan Konflik di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis untuk menyelesaikan masalah di Papua. Hal ini terungkap saat Andika Perkasa menjalani fit and proper test di Komisi I DPR.

"Apa yang akan dilakukan untuk memberikan perubahan persepsi terhadap Indonesia dari masalah-masalah yang selama ini menyangkut Papua, seolah-olah Indonesia ada pada posisi salah. Rupanya bukan kekuatan militeristik yang akan diturunkan namun ingin mengedepankan diplomasi militer," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul K Almasyhari, Senin (8/11/2021).

Saat fit and proper test Andika Perkasa mengaku bahwa tidak pernah menganggap seluruh warga negara Indonesia sebagai musuh. Almasyhari menceritakan, Andika berkomitmennya untuk melakukan pendekatan humanis di setiap potensi kerusuhan.

"Jenderal Andika menjawab, ya, saya harus adil terhadap semua. Hal itu yang saya catat secara baik," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Sementara anggota Komisi I DPR, Dave A Fikarno, mengatakan, Andika Perkasa dalam pemaparan visi-misinya sebagai calon panglima TNI banyak memaparkan strategi menyelesaian persoalan di Papua.

Bahkan menurut dia, setengah lebih dari waktu pemaparan visi misi dan tanya jawab digunakan untuk memaparkan strategi penyelesaian persoalan di Papua. 

"Isu Papua seperti yang kita ketahui harus siap-siap karena akan berlanjut. Persoalan di Papua tidak bisa diserahkan pada satu sektor atau sisi saja, penggunaan militer memang penting dan perlu," katanya.

Hal itu menurut dia karena masih ada ancaman dan serangan secara militer yang terus terjadi, berarti masih ada yang memasok senjata, peluru, dan dana bagi kelompok teroris di Papua.

Menurut dia, salah satu kebijakan Jenderal Andika kedepan adalah menurunkan prajurit pada pengisian pos-pos militer seperti Kodam, Koramil, dan Kodim, serta akan disiapkan Satuan Tugas.

"Itu baru TNI AD, belum dari pangkalan-pangkalan laut dan udara karena masih banyak kekosongan. Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat namun kebutuhan itu masih banyak yang kosong," ujarnya.