Was-Was PTM 100 Persen Dibayangi Omicron

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta telah menggelar Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 100 persen sejak 3 Januari 2022. Hal tersebut diatur pemerintah dengan durasi belajar selama enam jam.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, ketentuan ini merujuk pada SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021 dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Sekolah DKI Jakarta yang menerapkan PTM 100 persen diharapkan mampu mengikuti ketentuan tersebut.

Baru berjalan kurang dari dua pekan, suara untuk mengevaluasi pelaksanaan PTM 100 persen kencang menggema. Hal ini menyusul melonjaknya kasus covid-19 omicron yang mulai masuk ke Indonesia.

Data Pemprov DKI Jakarta mencatat, pada Kamis 13 Januari 2022, kasus omicron bertambah 67 kasus. Total kasus omicron naik menjadi 565.

"Yang sudah terpapar omicron itu 565, bertambah. Yang dari luar 458 atau 81,1 persen, yang lokal 107 atau 18,9 persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis malam 13 Januari 2022.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta sekolah dan pemerintah daerah mengevaluasi aktivitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Evaluasi ini perlu dilakukan mengingat terjadinya kenaikan kasus Covid-19.

"Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk melihat apakah kebijakan yang ada masih sesuai dengan keadaan," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito kepada merdeka.com, Jumat (14/1/2022).

Dia juga mengingatkan, setiap sekolah dan pemerintah daerah harus selalu memonitor pelaksanaan PTM 100 persen.

Adapun Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan PTM 100 persen di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron dipertimbangkan. Sebab, mayoritas anak sekolah belum mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

Vaksinasi Covid-19 untuk anak 6 sampai 11 tahun baru dilaksanakan pada Desember 2021. Sasaran vaksinasi anak sebagian besar baru mendapatkan dosis pertama.

Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso mengatakan PTM bisa dilakukan bagi anak 6 sampai 11 tahun maupun 12 sampai 18 tahun bila tidak ada peningkatan kasus Covid-19 dan tidak ada transmisi lokal Omicron di daerah tersebut. Bagi anak 6 sampai 11 tahun, disarankan menggunakan metode hybrid 50 persen daring dan 50 persen outdoor.

Sementara anak 12 sampai 18 tahun disarankan menggunakan metode hybrid 50 persen luring dan 50 persen daring.

"Untuk kategori anak usia di bawah 6 tahun, sekolah PTM belum dianjurkan sampai dinyatakan tidak ada kasus baru Covid-19 atau tidak ada peningkatan kasus baru Covid-19," kata Piprim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga meminta Pemprov DKI untuk segera mengambil sikap dengan terus bertambahnya penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di tengah pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

"Saya kira Pemprov harus lebih proaktif. Jangan sampai banyak korban dulu baru teriak," kata Anggara di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Selain itu, dia menyebut lokasi antara tempat kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pemerintah pusat sangatlah dekat. Karena hal itu, Anggara meminta agar Anies segera melakukan komunikasi terkait antisipasi penyebaran kasus Covid-19.

"Kita ini di Ibu Kota, Balaikota cuma berjarak beberapa ratus meter saja dari Istana. Kalau kita enggak beres akan berdampak langsung buat pemerintah pusat, berdampak langsung ke Indonesia," ucapnya.

Lanjutnya, sikap Pemprov DKI terkait PTM dapat menimbulkan pertanyaan para orangtua murid yang anaknya bersekolah.

"Ini bukan soal setuju atau tidak setuju lagi seperti yang dikatakan oleh Pemprov. Harusnya bisa cerita sudah komunikasi sampai mana? Biar warga tahu pemerintahnya sedang bekerja buat mereka. Ini kan menimbulkan kebingungan buat orangtua murid, angka Omicron ini juga nambah terus," jelas dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan terdapat sejumlah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen ditutup sementara karena terkonfirmasi Covid-19. Saat ini, total 7 sekolah yang ditutup sementara.

"Kemarin setidaknya sudah ada tujuh sekolah yang kita tutup untuk sementara waktu," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Dia menyatakan, Pemprov masih terus melihat perkembangan penyebaran kasus terkait penyelenggaraan PTM 100 persen. Saat ini, lanjut dia, DKI Jakarta masih memenuhi persyaratan untuk tetap menyelenggarakan PTM.

"Kecuali memang sekolah-sekolah kelas yang memang dipastikan ada pandemi Covid di situ," ucapnya.

"Jadi itu tergantung ya kasusnya di bawah 5 persen itu 5 hari, kalau di atas 5 persen itu 14 hari," jelas dia.

Namun begitu, Wagub DKI mengungkapkan, jumlah sekolah yang ditutup sementara bertambah menjadi 10 sekolah. "Sampai hari ini ini data yang kami terima ini kurang lebih ada 10 sekolah," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022).

Riza mengaku menerima kritikan dan desakan sejumlah pihak untuk kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Desakan tersebut untuk mengantisipasi adanya penyebaran kasus Omicron.

Politikus Gerindra tersebut menyatakan pemberlakuan PTM 100 persen di Ibu Kota sudah berdasarkan aturan dari Kementerian Pendidikan.

"Kami DKI memenuhi syarat untuk itu. Kalau kami tutup nanti orang protes. Masa memenuhi syarat untuk PTM 100 persen, tapi ditutup," ucapnya.

Politikus Gerindra itu menyatakan 10 sekolah tersebut tutup bukan karena Covid-19 varian baru atau Omicron. Dia menyatakan pihaknya belum menerima laporan bahwa sekolah tersebut ada siswa atau gurunya positif Omicron.  Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan tersebut.  

"10 bukan Omicron, 10 sekolah ini Covid dari 10 ribu lebih sekolah. Berapa persen, 1 persen kan 0,1 persen malah," ucapnya.

Lanjut dia, saat ini belum ada urgensi untuk menutup seluruh sekolah PTM 100 persen di Jakarta. Riza mengaku pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait pelaksanaan PTM 100 persen tersebut.

"Mohon doa dan dukungan dari semua dan terutama bagi para ortu pastikan anak-anak kita pergi ke sekolah dengan tetap melaksanakan prokes. Jangan main-main jangan mampir langsung pulang ke rumah," jelas Wagub DKI Jakarta.