Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjamin Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024 dan Pilkada pada November 2024.
Jokowi juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas persiapan pemilu.
Baca Juga
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa sejak awal jelas Jokowi menolak wacana penundaan pemilu. Hasto pun meminta ketua umum partai dan menteri yang mendukung penundaan pemilu untuk menjelaskan ke publik.
Advertisement
"Kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu itu juga ikut memberikan penjelasan ke publik, ke mahasiswa," ujar Hasto di sekolah partai PDIP, Jakarta, Minggu (10/4/2022).
Hasto menuturkan, ada orang-orang di sekitar Jokowi yang malah menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yang berbeda dengan sikap presiden. Sikap PDIP, kata Hasto, juga sudah jelas sejak awal menolak penundaan pemilu.
"Kalau sikap dari PDIP dari presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas, hanya ada orang-orang di sekitar kekuasaan itu," ungkapnya.
Kemungkinan Sanksi untuk Menteri
Mengenai kemungkinan sanksi kepada menteri yang menyuarakan penundaan pemilu, Hasto berpendapat, hal tersebut menjadi kewenangan penuh Presiden Jokowi. Hasto menilai, Jokowi telah melarang menterinya melanjutkan membahas penundaan pemilu
"Dan pak presiden Jokowi juga sudah mengingatkan melarang menteri-menteri melakukan gerakan-gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya," ucapnya. .
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka
Advertisement