Kapolda Metro: Kita Amankan Demonstrasi Mahasiswa dengan Sikap Humanis dan Persuasif

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran berpesan kepada personel yang akan mengawal demonstrasi mahasiswa untuk tidak bertindak represif.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada Apel Gelar Pasukan Pengaman Unjuk Rasa di Lapangan Silang Monas Jakpus, Senin (11/4/2022)

"Kita laksanakan pengamanan unjuk rasa ini dengan kedepankan sikap humanis dan persuasif," kata Fadil.

Fadil menerangkan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak dijamin undang-undang. Fadil mengingatkan jajaran mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dalam mengawal aksi unjuk rasa.

Bahkan, Fadil meminta memperlakukan peserta unjuk rasa bak anak sendiri.

"Mari kita bangun relasi yang saling hargai, saling sayangi antara kita dengan adik-adik mahasiswa. Anggap mereka sebagai anak sendiri. Mahasiswa ini kita jaga seperti menjaga anak kita yang sedang main, kita jaga dengan kasih sayang, penuh kelembutan," ujar dia.

Fadil menyampaikan, ciptakan aksi unjuk rasa yang saling menhargai.

"Mari kita jaga kesucian bulan ramadhan dengan bangun respect antara kita dengan pengunjuk rasa," ujar dia.

Polisi sebelumnya tetap mempersiapkan penjagaan di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Meski, massa unjuk rasa telah mengubah titik kumpul massa dari Istana Negara menjadi Gedung DPR/MPR. 

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Dia mengatakan, aparat kemanan turut di tempatkan di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

"Demonstrasi ada di dua tempat yakni DPR/MPR dan patung kuda dekat istana. Untuk BEM SI lokasinya di DPR/MPR," kata dia kepada wartawan, Senin (11/4/2022).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, skenario pengalihan arus telah disiapkan baik itu di sekitaran Istana Negara maupun di kawasan DPR/MPR.

Sambodo menyebut, pemberlakuan pengalihan arus lalu lintas tergantung situasi di lapangan.

"Tetap berlaku (pengalihan arus lalin) karena di kawasan Istana dan DPR ada massa. Tapi sifatnya situasional," tandas dia.

Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal sebelumnya merilis maklumat aksi demonstrasi 11 April 2022. Seperti dikutip dari situs Instagram resmi mereka, aksi tersebut akan dilangsungkan pukul 10 pagi dan berkolasi di Gedung DPR Jakarta.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi masa yang akan dilaksanakan Senin 11 April 2022 Pukul: 10.00 WIB di DPR RI," tulis Luthfi dalam Instagramnya dan sudah dibenarkan, Minggu (10/4/2022).

Luthfi menambahkan, ada empat tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

"Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode," tegas Luthfi.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

"Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!," tutup Luthfi.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara tiba-tiba memindahkan titik lokasi unjuk rasa 11 April 2022. Demo mahasiswa yang awalnya direncanakan akan digelar di kawasan Istana Negara dipindah ke Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menjelaskan alasan pengalihan massa aksi ke Gedung DPR dilakukan untuk mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif. Dalam hal ini DPR.

"Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari UU dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," ujar Luthfi saat dikonfirmasi, Minggu 10 April 2022.

Perubahan lokasi itu disampaikan sesaat setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati pemerintah dan DPR yakni, 14 Februari. Jokowi pun tak mau ada spekulasi bahwa ada upaya pemerintah untuk menunda Pemilu atau perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode.