Eks HTI - FPI Dukung Anies Capres, Wagub DKI: Kami Independen, Mandiri, dan Netral

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria merespons soal adanya deklarasi dukungan dari kelompok eks HTI dan FPI untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden (Capres) 2024.

Riza menyatakan, sebagai organisasi pemerintahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta independen dalam menyikapi hal tersebut.

"Ya kalau Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung, kita harus independen, mandiri, dan netral. Jadi kami menyikapi dukung mendukungnya sesuai dengan aturan dan ketentuan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Riza menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan politik praktis. Pihaknya tak mau mempermasalahkan adanya deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Apalagi dukungan politik terhadap satu tokoh sudah dilindungi oleh aturan negara.

"Namanya pemerintah pusat sampai daerah itu tidak berpolitik praktis. Tapi kalau ada massa yang mencalonkan a, b, c, d itu hak masyarakat, sejauh disampaikan dengan terbit aturan dan ketentuan," ucap politikus Partai Gerindra ini.

Menurut Riza, deklarasi ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Dia mengimbau agar menghormati pilihan untuk mendukung atau pun tidak mendukung satu calon dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang.

"Dukung siapa aja kan punya hak dan dipilih dan memilih, termasuk mendukung atau tidak mendukung satu calon itu hak warga, kita hormati, itu hak warga, negara kita negara yang demokratis. Sejauh ini pemilu baik, kita berharap pemilu nanti kita bisa lebih baik lagi," kata Wagub DKI.

Dia juga mengingatkan bahwa kepemimpinannya bersama Anies di Pemprov DKI Jakarta masih berlanjut hingga 16 Oktober 2022. Dia meminta doa dan dukungan warga DKI agar tugas yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD).

Sebelumnya diberitakan, dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kembali hadir. Kini dukungan tersebut datang dari ratusan orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden dukungan kepada Anies.

Dukungan deklarasi ini turut dihadiri beberapa tokoh yang mengaku berasal dari organisasi terlarang dan narapidana teroris (napiter) yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Anies.

"Kami di sini bersilaturahmi dengan dasar dan niat ikhlas semuanya kenapa kami mendukung pak anies," kata Habib Alif Akbar Bin Abdurahman Al Yamani salah satu panitia yang juga Eks Anggota FPI, kepada wartawan usai deklarasi acara yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 7 Mei 2022.

Selain para napiter, para tokoh yang mengaku dari organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) juga turut meramaikan acara ini. Salah satunya Alif Akbar yang mengaku sebagai mantan anggota FPI.

Selain Alif, turut juga pihak yang hadir yakni Ust Syahroni dan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dari mantan FPI. Sedangkan Zainal Abidin mengaku dari mantan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), lalu adapula Ustadz Wandi Supandi dan Kartono dari mantan Napiter.

"Ini kumpulan dari komunitas apa ya, ini bisa dikatakan seperti yang tadi. Bapak ini dari Eks napiter, saya sendiri dari Eks HTI ada juga sebagian dari simpatisan FPI, bukan mewakili ya, mereka perseorangan," katanya.

Sementara itu, polisi menyita bendara mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertuliskan kalimat tauhid sebagai barang bukti.  Bendera itu terlihat pada saat acara 'Deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029'.

Acara deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan itu digelar oleh ratusan orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto menerangkan, kepolisian merespon cepat ketika menerima informasi tersebut. Ketika itu, bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertuliskan kalimat tauhid langsung diamankan.

"Kita sedang melakukan pendalaman, jadi begitu ada informasi seperti itu, kita kebetulan langsung di TKP itu kita amankan bendera nya. Saat ini sudah diamankan di Polres," kata Budhi saat dihubungi, Rabu (8/7/2022).

Lebih lanjut, Budhi menyampaikan kegiatan deklarasi tersebut mengantongi izin dari pihak kepolisian. "Setahu saya memang sudah ada izin keramaiannya," tandas dia.

Sebelumnya, bendera bertuliskan kalimat tauhid terpasang di atas panggung berdampingan dengan bendera merah putih. Letak bendera itu berada di kanan dan kiri panggung.

Bendera itu lantas diminta panitia diturunkan lantaran khawatir dianggap sebagai bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Turunin itu bendera. Antum sayang Pak Anies enggak? Kalau sayang turunin itu bendera," ujar salah satu orang panitia yang sempat bersitegang.

Terlihat dua panitia yang tampak seragam mengenakan jubah putih dan sorban yang meminta bendera tersebut diturunkan. Beberapa lainnya tampak menggunakan gamis berwarna hitam.

"Kita enggak mau menjebak Pak Anies," ujar salah satu panitia.