Wapres Ma'ruf: Subsidi Dana Haji Harus Dirasionalisasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan subsidi dana haji harus dirasionalisasi agar subsidi bagi jamaah bisa berlanjut. Hal itu disampaikan Wapres usai menghadiri Acara Haul Ulama Indonesia ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Depok, Jawa Barat, Sabtu

"Kalau laporan yang saya terima, dana haji itu BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) memberikan (subsidi) 60 persen dan itu kalau dibiarkan bisa menggerus. Subsidi harus terus berlanjut, maka harus dirasionalisasi," kata Wapres.

Ia menyampaikan, sejatinya berhaji adalah untuk orang yang mampu. Namun diperlukan pengelolaan dana untuk meringankan.

"Tapi jangan sampai nanti justru sampai menimbulkan masalah di belakang hari. Karena itu bagaimana ini di-manage supaya, kalaupun kita subsidi, subsidi itu tetap berjalan. Maka harus ditinjau jumlah subsidi yang diberikan itu. Ini barangkali perlu dilakukan supaya berlanjut," jelasnya yang dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin telah menerima audiensi Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beserta jajaran, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin (15/8).

Menurut keterangan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, kedatangan jajaran Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH itu untuk melaporkan kepada Wapres mengenai pelaksanaan pengelolaan dana haji selama 5 tahun terakhir, periode jabatan 2017-2022.

Menurut Masduki, Wapres mengapresiasi kinerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH periode 2017-2022, karena salah satunya berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut.

Namun Wapres meminta agar manajemen penyelenggaraan haji ke depan lebih efisien, karena Ia melihat subsidi BPKH terhadap biaya haji selama ini cukup besar, yakni mencapai 60 persen dari total keseluruhan biaya haji.

Musim haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 telah usai. Sebanyak 41.468 jemaah dan petugas telah dipulangkan ke tanah air. Jumlah itu mengakhiri layanan penerbangan haji dari lima bandara yang melayani penerbangan haji tahun 2022 ini.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin menerangkan, ada lima bandara di bawah pengelolaan AP II yang melayani penerbangan jemaah haji. Dengan jumlah jemaah dan petugas yang dipulangkan sebanyak 41.468 yang tergabung dalam 106 kelompok terbang (kloter).

"Kementerian Agama secara resmi telah menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. AP II berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Agama, maskapai, ground handling, TNI/Polri serta seluruh stakeholder lainnya, sehingga penerbangan haji 2022 dapat berjalan lancar dan sukses di 5 bandara AP II," kata Muhammad Awaluddin dalam keterangan resminya, Sabtu (20/8/2022).

Dia merinci, penerbangan haji tahun 2022 paling banyak diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dengan jemaah haji dan petugas, mencapai 29.051 jemaah dan petugas dari 73 kloter.

"Kemudian Bandara Kualanamu, Deli Serdang, yang melayani kepulangan 3.795 jemaah dan petugas dari 10 kloter dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, yang melayani kepulangan 3.720 jemaah dan petugas dari 9 kloter," terangnya.

Selanjutnya, Bandara Minangkabau, Padang, yang melayani kepulangan 2.884 jemaah dan petugas dari 8 kloter serta Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, yang melayani kepulangan 2.018 jemaah dan petugas dari 6 kloter.

Dia memastikan bahwa layanan penerbangan haji tahun 2022 ini bejalan lancar dan aman, berkat kerja sama dan koordinasi antar lembaga yang terjalin baik. Meski dua tahun sebelumnya, tidak ada layanan perjalanan haji

"Berkat kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam menyiapkan rencana operasional, termasuk alur kedatangan mulai dari ketibaan pesawat hingga jemaah haji selesai memproses kedatangan di terminal. Maka penyelenggaraan penerbangan haji 2022 dapat berjalan dengan sukses dan lancar," pungkas Awaluddin.