Tarif Integrasi Transportasi Umum Diterapkan, Dishub DKI Pastikan Tak Minta Tambahan Subsidi

Menurut Syafrin tarif integrasi untuk tiga moda transportasi (MRT, LRT, dan Transjakarta) cukup dibiayai dengan menggunakan anggaran Public Service Obligation (PSO).

oleh Winda Nelfira diperbarui 31 Agu 2022, 14:00 WIB
Diterbitkan 31 Agu 2022, 14:00 WIB
Penetapan Tarif  Integrasi Layanan Transportasi di Jakarta
Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta di Halte CSW, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan paket tarif integrasi untuk layanan transportasi umum massal yakni TransJakarta, MRT, dan LRT dengan plafon maksimum satu kali perjalanan sebesar Rp 10 ribu. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan penambahan subsidi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk tiga moda transportasi massal, setelah tarif terintegrasi Rp10 ribu diterapkan. 

"Saat kita lakukan simulasi, tetapi mencermati besar subsidi saat ini tidak  akan ada penambahan subsidi. Jadi setelah tarif integrasi ini kemudian tiba-tiba saya minta DPRD minta penambahan subsidi, tidak," kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (31/8/2022). 

Pasalnya, menurut Syafrin tarif integrasi untuk tiga moda transportasi (MRT, LRT, dan Transjakarta) cukup dibiayai dengan menggunakan anggaran Public Service Obligation (PSO).

"Karena keseluruhan itu besar PSO tahun ini itu cukup untuk membiayai secara keseluruhan," ujar Syafrin.

Syafrin menerangkan anggaran PSO cukup membiayai tarif integrasi tiga moda transportasi selama tahun pertama dan tahun kedua pemberlakuan tarif integrasi.

Sehingga, Dishub memastikan tak akan ada penambahan subsidi sampai tahun pertama 2023.

"Tahun pertama kemudian juga tahun depan sudah dihitung," ucap dia. 

Kendati demikian, Syafrin tak menampik terjadi peningkatan besaran subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Syafrin mengacu pada data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal di tiga moda transportasi secara keseluruhan. 

"Jadi memang dari hitungan kami awal berdasarkan data jumlah penumpang khususnya yang gunakan layanan angkutan umum massal lebih satu moda, memang ada koreksi terkait besaran subsidi," jelas Anies.

Ada Koreksi Subsidi

Penetapan Tarif  Integrasi Layanan Transportasi di Jakarta
Penumpang memasuki Halte CSW, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan paket tarif integrasi untuk layanan transportasi umum massal yakni TransJakarta, MRT, dan LRT dengan plafon maksimum satu kali perjalanan sebesar Rp 10 ribu. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Syafrin menuturkan berdasarkan data 2019, angkanya sekitar Rp 14 miliar untuk tiga moda.

Kemudian, jika menggunakan data 2020 kisarannya sekitar Rp 4 miliar dan 2021 ada Rp 6 miliar. Dari data itu, kata Syafrin koreksi besaran subsidi mungkin saja terjadi.

"Artinya, tahap awal memang akan ada koreksi dari sisi besaran subsidi, tapi jangka panjang dari hitungan konsultan akan ada peningkatan ridership, dengan pola ini tentu juga akan ada peningkatan pendapatan dari operator," kata dia.

Infografis Jurus Gubernur Anies Baswedan Hadapi Banjir Jakarta. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Jurus Gubernur Anies Baswedan Hadapi Banjir Jakarta. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya