Pidato Firli Bahuri Masuk Rekomendasi Konferensi Antikorupsi ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK, Firli Bahuri, berpidato terkait penguatan kerja sama pemberantasan korupsi antar negara di Asia Tenggara dan pemulihan aset perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu disampaikannya saat Regional Southeast Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia.

Menanggapi pidato Firli Bahuri, Ketua Presedium UN World Citizens’ Initiative (UNWCI) Indonesia Campaign, Yudi Syamhudi menyebut semua poin pidato Firli sudah masuk dalam poin rekomendasi konferensi tersebut.

“Untuk TPPU, Firli menekankan kerja sama pertukaran data dan informasi intelijen, termasuk penyelidikan paralel, juga investigasi dan penuntutan lintas yuridiksi,” ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2022).

Selain itu, lanjut Yudi, Firli dalam kerangka pidatonya memasukkan pengalaman faktual keberhasilan KPK dalam kerja sama antar negara.

“Firli berangkat dari best practice yang bisa dijadikan role model kerja sama, misalnya kerja sama KPK dengan FBI dan Departemen Kehakiman AS dimana KPK berhasil selamatkan USD 5,9 juta,” ungkap Yudi. 

Yudi menambahkan, pidato Firli mampu meyakinkan peserta dari negara lain dengan retorika yang menggugah semua peserta untuk perang bersama melawan korupsi. 

Yudi berharap, hasil rekomendasi bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga negara sehingga kerja sama pemberantasan korupsi semakin efektif. Dengan demikian, kerja pemberantasan korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset negara akan semakin optimal. 

“Karena korupsi musuh semua negara, dan asset recovery ini pasti juga jadi kehendak semua negara,” dia menutup.

Sebagai informasi, Firli hadir secara daring pada pertemuan yang digelar secara hybrid pada 29-31 Agustus 2022 di Bangkok, Thailand ini.

Diketahui, Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia berlangsung atas kerja sama Kantor Regional Asia Tenggara dan Pasific, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta Komisi Anti-Korupsi Thailand dan Kementerian Kehakiman Korea Selatan.