MKD DPR Akan Bahas Laporan Terhadap Puan Maharani

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait perayaan ulang tahun di tengah sidang paripurna.

Laporan itu dilakukan oleh Aktivis 98 Joko Priyoski pada Senin (12/8/2022).

"Saya dapat info dari Kepala Bagian Sekretariat MKD bahwa memang ada laporan terhadap Bu Puan Maharani hari ini dengan pelapor perseorangan," ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan.

"Kalau saya baca laporannya terkait nyanyin lagu ulang tahun kepada bu Puan Maharani saat rapur tempo hari," ujarnya.

Habiburokhman memastikan, MKD akan menindaklanjuti laporan tersebut. Rencananya akan dibahas dalam rapat pleno terdekat.

"Laporan tersebut akan kami bahas dalam rapat pleno terdekat," jelasnya.

Habiburokhman pun meluruskan tidak ada perayaan di rapat paripurna. Hanya ucapan selamat ulang tahun di sela rapat paripurna pada 6 September 2022.

"Situasinya sama seperti orang biasa yang saling mengucapkan selamat ulang tahun apabila ada kolega yang kebetulan berulang tahun di tempat kerja," ujar politikus Gerindra ini. 

Sebelumnya, Aktivis 98 Joko Priyoski melaporkan Puan Maharani.

Joko mendesak Puan untuk meminta maaf ke publik, ia menilai video perayaan ultah Puan Maharani telah melukai hati rakyat yang kala itu berdemo tolak kenaikan BBM di depan gedung DPR.

“Kami minta Ibu Puan Maharani minta maaf sebesar-besarnya atas viralnya video ulang tahun beliau tersebut dan lebih merespon aspirasi dari masyarakat ke depan terutama tentang dampak kenaikan harga BBM ini,” kata Joko di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).

Joko menyayangkan sikap Puan yang tidak menemui para demonstran di depan gedung DPR RI. Ia menyebut Puan dan para anggota dewan justru melakukan euforia di dalam gedung parlemen.

“Beliau bukannya menerima perwakilan massa malah melakukan euforia dalam gedung ini. Artinya anggap saja ini bagian dari autokritik kami sebagai aktivis kepada ibu ketua DPR kritik yang sifatnya konstruktif,” ucapnya.

Joko mengingatkan Gedung DPR adalah tempat untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan untuk perayaan ultah.

"Ke depan kami berharap gedung ini menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat tidak lagi menjadi proyek-proyek sifat ceremony ataupun euforia belaka. Apalagi beliau ini kan kita tahu beliau menjadi calon presiden. Harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap beban masyarakat hari ini,” pungkas Joko.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com