Pemerataan Pembangunan Era Jokowi Dinilai Mudahkan Distribusi Hasil Usaha Rakyat 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerataan pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai membawa banyak maslahat untuk masyarakat. Salah satunya, memudahkan distribusi hasil usaha masyarakat daerah untuk dikirim ke kota ataupun sebaliknya.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Iwan Alfanie menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah-daerah telah membawa manfaat yang sangat luar biasa. Melalui infrastruktur yang memadai, hasil panen petani ataupun hasil tangkapan nelayan bisa dipasarkan dengan mudah dan murah.

“Dan di sisi lain keadilan ekonomi bagaimana hari ini semua hasil-hasil masyarakat di pelosok daerah bisa untuk dinikmati masyarakat kota dengan adanya pembangunan pada infrastruktur di era Jokowi," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (21/10/2022).

Iwan menjelaskan, kehadiran infrastruktur ini dapat memangkas biaya distribusi para pelaku usaha di daerah. Sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.

“Kita lihat Jokowi punya konsep bagaimana hari ini dengan pembangunan infrastruktur membuat dan menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Iwan.

Pemerataan infrastruktur yang berhasil direalisasikan oleh Jokowi juga dinilai sebagai bentuk keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Iwan mengatakan bahwa dengan pembangunan infrastruktur yang begitu masif, Jokowi mampu mewujudkan keadilan untuk masyarakat.

“Memang benar di era Pak Jokowi ini kenapa lebih fokus kepada infrastruktur yaitu untuk keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Tidak hanya keadilan sosial, tapi keadilan ekonomi,” katanya memungkasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Melihat progres pembangunan pelabuhan itu, kepala negara berharap mobilitas barang akan meningkat sehingga turut mendongkrak daya saing daerah setempat.

"Kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini memberi mobilitas barang, utamanya CPO (minyak sawit mentah), utamanya timah bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk, baik yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi Bangka Belitung," kata Jokowi usai tinjauan, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Kamis (20/10/2022).

Kepala Negara, saat ini progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular telah selesai 99 persen dan tinggal menambahkan sentuhan akhir. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan menjadi pengelola sementara Pelabuhan Tanjung Ular sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

"Di awal manajemen oleh Kementerian Perhubungan, kemudian nanti pemda dampingi. Apabila dirasa sudah siap, kementerian mundur, diambil alih oleh pemerintah daerah. Saya kira memang yang baik di semua pelabuhan seperti itu karena ini memang pelabuhan pengumpan," jelas Jokowi.