Cak Imin Pertimbangkan Gelar Muktamar Baru Ubah Keputusan Dirinya Harus Capres

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka peluang menggelar muktamar baru untuk mengganti keputusan Muktamar PKB sebelumnya yang menyatakan dirinya menjadi calon presiden (Capres) 2024.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin terkait kemungkinan dirinya bukan menjadi capres, melainkan cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

“Ya kalau nanti negosiasi terjadi perkembangan, baru saya bikin muktamar untuk mengubah,” kata Cak Imin di Gedung DPP PKB, Senin (21/11/2022).

Dia menuturkan bahwa PKB tentu harus realistis terhadap semua faktor dalam Pilpres 2024. Termasuk realistis terhadap nama capres yang akan diusung bersama parpol koalisi.

“Ya semua faktor harus jadi pertimbangan. Maka ujung kesimpulannya nanti ya harus menyesuaikan, PKB ya harus realitis dan seterusnya,” kata dia.

Meski demikian, Cak Imin menargetkan akhir tahun ini koalisi Gerindra-PKB bisa memutuskan nama capres 2024. “Moga-moga sampai akhir tahun. Karena sampai detik ini sama-sama ingin jadi capres,” kata dia.

Saat ini, kata Cak Imin, baik dirinya maupun Prabowo masih diskusi dan ngotot menjadi capres untuk 2024. Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu momem tepat untuk mendeklarasikan nama capres yang akan diudung koalisi.

“Kita harus menentukan pilihan di momentum yang tepat dan diskusinya belum tuntas. Kita internal berdua belum sepakat untuk satu nama capres,” ucap Ketum PKB memungkasi.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpotensi sebagai calon wakil presiden dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Wasekjen PKB Saiful Huda mengamini bahwa keinginan menjadikan Muhaimin sebagai capres atau cawapres merupakan sikap politik PKB. Kini PKB yang tengah berkoalisi dengan Gerindra yakin hanya menunggu waktu kapan deklarasi.

"Itu kata Prabowo gampang soal deklarasi," kata Huda, Kamis (3/11).

PKB tidak bisa menawar lagi posisi Muhaimin yang dimandatkan dalam Muktamar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut Huda sulit untuk menganulir keputusan politik tersebut.

"Artinya mandatory levelnya paling tinggi di partai ini tidak bisa dinego itu hanya forum yang dianulir ketika dilaksanakan forum yang sama dan itu tidak mungkin. Agak tidak mungkin dalam proses politik," ujarnya.

Maka itu, sampai hari ini di internal koalisi Gerindra dan PKB belum ada nama calon presiden atau calon wakil presiden lain. Kecuali Prabowo dan Muhaimin.

"Belum ada nama lain, selain pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ujar Huda.