Penjelasan Pemprov DKI soal Pengurangan Lokasi Internet Gratis JakWIFI Era Anies

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan layanan internet dengan Wi-Fi gratis atau JakWIFI yang dibangun era kepemimpinan Anies Baswedan tetap berjalan.

Pemprov DKI Jakarta hanya mengurangi titik sebaran layanan internet gratis itu sesuai anggaran.

"Bukan dihilangin, saya ulangi, titik jakwifi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/1/2023).

Raides menjelaskan bahwa dalam pembahasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, dana untuk pemasangan JakWIFI sepakat dikurangi dari Rp174 milyar untuk 3.500 titik sesuai usulan Diskominfotik menjadi Rp56 milyar untuk 1.263 titik.

"Artinya gini, bukan dihapus, tidak mungkin dihapus. Pemberian Wifi gratis ke warga itu kan kesetaraan bagi masyarakat," ucap Raides.

Kendati demikian, Raides menegaskan bahwa pihaknya tetap menempatkan titik layanan internet gratis JakWIFI di tiap-tiap RW di Ibu Kota.

"Tapi tidak hilang, tetap ada di tiap RW semua kita siapkan akses poinnya," ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati menyesalkan dimatikannya layanan JakWIFI pada sejumlah titik Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan Tatak lewat akun Twitter @tatakujiyati, Senin 2 Januari 2023. Pada unggahan Twitternya itu, Tatak menampilkan tangkapan layar soal narasi pemutusan layanan JakWIFI oleh Pemprov DKI Jakarta pada suatu wilayah per 1 Januari 2023. 

Sayangnya Tatak tak menyebutkan wilayah mana yang mengalami pemutusan internet gratis program Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," kata Tatak dalam akun Twitter @tatakujiyati.

Tatak menduga diberhentikannya  operasional JakWIFI ini dilakukan karena faktor ketidaksukaan kepada Anies. Dia pun menyayangkan tindakan tersebut karena dianggap merugikan warga DKI Jakarta.

"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," kata Tatak.

Tatak juga menuding Pemprov DKI dan DPRD DKI memotong alokasi anggaran JakWIFI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Dia menilai kebijakan tersebut tak berpihak pada rakyat kecil. 

"Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," ucap dia.