Anggaran Pengentasan Kemiskinan Habis untuk Rapat, Demokrat Bandingkan dengan Era SBY

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkit anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang berjumlah fantastis yakni hampir Rp 500 triliun, namun lebih banyak diserap untuk studi banding dan rapat.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, pernyataan Azwar membuktikan banyaknya kasus dan masalah di pemerintah saat ini.

"Mengungkapkan banyaknya persoalan di Pemerintahan Pak Jokowi. Mulai dari gagasan revolusi mental yang diperiode pertama sering dipresentasikan untuk memikat dan meyakinkan rakyat khususnya kelas menengah akan optimisme terjadinya percepatan pengentasan kemiskinan, ternyata semu dan hanya lip service semata," kata Kamhar, Senin (30/1/2023).

Kamhar menyebut tidak ada percepatan penurunan kemiskinan melainkan perlambatan penurunan. "Bukan percepatan pengentasan kemiskinan, malah yang terjadi selama dua periode Pemerintahan Jokowi adalah sebaliknya, perlambatan dalam pengentasan kemiskinan," kata sia.

Jika dibandingkan dengan 10 Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mewarisi 16,7 persen kemiskinan pada 2004, lanjut Kamhar, maka di masa SBYm kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 10,9 persen pada 2014. Turun sebesar 5,8 persen.

"Sementara di pemerintahan Pak Jokowi sampai tahun 2022 kemiskinan masih 9,57 persen, itu berarti selama 8 tahun hanya menurunkan sebesar 1,33 persen," kata dia.

"Perlambatan ini tak ada kaitannya dengan Covid-19. Jadi dalam hal pengentasan kemiskinan Pemerintahan Pak SBY jauh mengungguli Pemerintahan Pak Jokowi berkali-kali lipat," pungkas Kamhar.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengalolasikan dana yang sangat besar untuk mengentarkan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.

Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melalukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," ucap Menteri Anas.

Selain itu, Anas meminta untuk kementerian dan lembaga tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

"Untuk RB (reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik. RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas," jelas Anas.