Menpan RB Pamer Hasil Reformasi Birokrasi Turunkan Tingkat Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan, pemerintah terus menyusun strategi terbaik agar reformasi birokrasi (RB) dapat langsung menyasar masalah utama pembangunan seperti kemiskinan. Yang apabila diselesaikan akan memberi dampak optimal ke masyarakat. 

"Pada 2023 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Penerapan RB Tematik ini menunjukan hasil yang sangat positif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

RB Tematik merupakan penerapan RB yang fokusnya selaras dengan prioritas nasional. Semisal penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan percepatan program prioritas presiden, didukung oleh transformasi digital pemerintah. Capaian dampak yang menjadi tema RB Tematik menunjukkan hasil positif pada 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi tercatat, angka kemiskinan menurun sebesar 0,97 persen, dari 9,36 tahun 2023 menjadi 8,57. Selain itu, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 295,3 triliun, dari Rp 1418,9 triliun di 2023 menjadi Rp 1714,2 triliun pada 2024.

"Hasil evaluasi RB tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan angka kemiskinan selaras dengan peningkatan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan," tutur Rini.

Rini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat mengoptimalisasi upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Menurut dia, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan orkestrasi peran dari berbagai instansi yang terkait untuk menghasilkan kinerja yang optimal. 

Penyusunan proses bisnis secara berjenjang sampai level mikro menjadi sangat penting untuk memastikan setiap instansi menjalankan masing-masing tugas dan perannya secara terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, diperlukan Grand Design Pengentasan Kemiskinan dan strategi dengan pendekatan target area-based, disesuaikan karakteristik wilayah disertai dengan asistensi sesuai tingkatan wilayah. 

Para stakeholder terkait juga harus memastikan program optimalisasi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui pemadanan DTSEN secara otomasi dan standar.

"Dan yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mewujudkan sistem terintegrasi untuk pengelolaan program perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran," pungkas Rini.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk memperkaya literasi keuangan para pegawai. 

Plt Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (SDMOH) Kementerian PANRB, Sri Rejeki Nawangsasih, menilai, literasi keuangan merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama di era digital. 

"Dengan pemahaman keuangan yang baik, kita dapat mengelola keuangan secara bijak, merencanakan masa depan dengan lebih baik, dan terhindar dari berbagai risiko keuangan yang tidak diinginkan," ujar dia, Kamis (13/2/2025).

Menurut dia, kerja sama antara Kementerian PANRB, Dharma Wanita Persatuan (DWP), BRI, dan BEI ini menjadi langkah konkret dalam membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. 

Ketua DWP Kementerian PANRB Ratih Erwan Agus Purwanto menyampaikan, pemanfaatan layanan perbankan yang tepat tidak hanya mempermudah transaksi, tapi juga menjadi solusi perencanaan keuangan jangka panjang. 

"Sehingga pemahaman dan keterampilan mengelola keuangan dapat diterapkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari," imbuh dia. 

Sementara Market Development Senior Analyst BEI, Teja Amanda Putra mengajak, para pegawai agar melek investasi, salah satunya di pasar modal. Adapun beberapa produk pasar modal yang dijelaskan adalah saham, reksa dana, dan obligasi. 

Teja menyebutkan, perencanaan keuangan harus dilakukan. Namun, perlu dipastikan uang untuk investasi bukanlah uang panas, yaitu uang yang terus berputar dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

"Waspada investasi bodong. Mereka akan menjanjikan keuntungan yang tidak logis, menjadi modus pencucian dana, investasi berkedok MLM, apalagi penawaran dari perusahaan yang tidak jelas," seru dia. 

Senada, Priority Banking Manager BRI Novia Karina menyebutkan dengan berinvestasi, para pegawai dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik. Salah satunya dengan berinvestasi di obligasi negara ritel ORI027-T3 yang akan dibuka hingga 20 Februari 2025. 

"Dengan investasi di ORI kita juga bisa membuat uang bekerja untuk kita. Sehingga kita tak hanya berkontribusi membantu negara tapi juga bisa mendapatkan pemasukan yang lebih," ujar Novia.