Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan profiling atau pencatatan dan pemetaan data risiko stunting untuk menurunkan angka stunting atau gizi buruk di Ibu Kota. Profiling dimaksudkan agar dapat mempertajam arah intervensi terhadap program penanganan stunting.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kemiskinan ekstrem 0 persen dan penurunan stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024.
Baca Juga
“Dalam waktu dekat ini, akan ditetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi di BKKBN itu, sasarannya tepat," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1/2023).
Advertisement
Heru menuturkan bahwa sampel yang sudah tepat, bakal di-profiling untuk penanganan stunting yang kaitannya juga erat dengan kemiskinan ekstrem.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus R menambahkan bahwa profiling risiko stunting diperlukan untuk mendata orang-orang yang punya risiko stunting.
"Kenapa ini peting? Karena, lebih efektif mencegah orang yang berisiko stunting daripada yang sudah terlanjur terkena stunting. Secara medis juga lebih efektif mencegah,” kata Tavip.
Sinkronisasi Data di Carik Jakarta
Lebih lanjut, Tavip menjelaskan profiling risiko stunting dilakukan dengan cara sinkronisasi data yang ada di Carik Jakarta. Dimana terdapat data yang sudah terkoneksi dengan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN.
Menirut Tavip untuk bisa mencapai target menurunkan angka stunting hingga 14 persen. Maka, pendekatan yang dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan yang paling dini dapat dilakukan sebelum menikah, pada saat hamil, dan pada saat seribu hari pertama kehidupan.
"Tadi kesimpulan yang disampaikan Pak Pj Gubernur, dalam waktu dekat akan kita tetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik yang sudah terkoneksi dengan data di BKKBN, sehingga sasarannya tepat. Kalau sampel sudah tepat, nanti akan di-profiling," jelas Tavip.
Nantinya, kata Tavip data profiling bisa digunakan sebagai pedoman menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI ke warga Jakarta. Selain itu, data profiling juga dapat menjadi dasar bagi Heru Budi untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Advertisement