Pj Gubernur Heru Budi Puji Kawasan Ciganjur Jakarta Selatan, Apa Alasannya?

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono memuji kawasan Ciganjur sebagai salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang dinilai relatif aman dibandingkan kawasan lain di DKI Jakarta.

"Ciganjur adalah indeks kerawanan yang paling rendah, paling rendah artinya, tawuran nya rendah, kriminalitasnya rendah, karena itu saya ucapkan selamat pak wali, dan tentunya diikuti oleh yang lainnya," ujar Heru, Minggu (5/2/2023).

Dia menerangkan, beberapa kegiatan seperti PON dan KTT ASEAN berlangsung pada 2023. Khusus KTT ASEAN sudah dimulai Februari ini. Tamu tamu negara sudah mulai berdatangan, mulai dari level menteri dan seterusnya.

Di Jakarta Selatan (Jaksel), akan ada beberapa tempat tempat khusus adakan meeting atau rapat tingkat tinggi dan menginap para delegasi.

Karenanya, Heru Budi meminta RW menjaga lingkungan masing-masing. Heru turut menitipkan pesan agar diteruskan kepada warga. Antara lain, meminta bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan supaya Jakarta yang mewakili Republik Indonesia, bisa tetap eksis di negara-negara maju.

Heru menyinggung indeks dari potensi kerawanan sosial di DKI Jakarta secara persentase di angka 18,9 persen. Heru bersama pemangku kebijakan lain bertekad untuk terus menurunkan IPKS sampai ke angka nol.

"Kami pemda DKI titip wilayah, tanpa RW, camat, lurah tak bisa apa-apa. Tanpa bapak kerawanan sedini mungkin alarm ada di jajaran RW dan RT. Babinsa, Babinkamtibmas, terima kasih sudah banyak bantu keamanan, membantu pemda DKI Jakarta supaya bisa melayani masyarakat dengan baik. Saya rasa itu," jelas Heru.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, masalah stunting harus dicegah sedini mungkin. Sebab, jika terlambat maka penanganan pun menjadi lebih lama.

Hal itu disampaikan Heru Budi saat menghadiri acara Guyub Ketua Rukun Warga di salah satu mal kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu (5/2/2023).

"Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka anak ini menjadi stunting, maka seumur hidupnya pemerintah daerah harus lebih banyak memperhatikan. Artinya jaminan pengamanan sosial lebih memperhatikan mereka," ujar Heru, Minggu (5/2/2023).

Dia mengatakan, stunting sangat berpengaruh pada perkembangan anak baik itu secara fisik maupun secara emosional. Bahkan, angka tawuran maupun angka kejahatan berpotensi mengalami peningkatan di kemudian hari.

"Kalau anak stunting tidak kita atasi, maka maaf sekali dia berjalan terus sampai besar, maka ininya (tinggi) pendek pak, emosionalnya tinggi, pemikirannya tidak jernih. Maka timbul tawuran, lima atau 10 tahun ke depan kriminalitas semakin tinggi," ucap Heru.

Oleh karena itu, Heru menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dengan stakeholder terkait serta Ketua Rukun Warga (RW) untuk untuk mencegah stunting di Jakarta.

Dia berharap, RW bersama jajaran PKK diminta turun untuk mendata warga yang terindikasi mengalami stunted agar bisa memberikan perhatian khusus setidak-tidaknya selama 14 hari ke depan.

"Stunted itu belum tentu stunting, kita harus cepat mengatasinya. Kita sama-sama guyub untuk menuntaskan itu (stunting)," jelas Heru.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.

Karena itu pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diminta tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.

Adapun pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar tujuh persen dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Pj Gubernur Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu 4 Februari 2023, seperti dilansir Antara.

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.

Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

Karena semestinya, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Selain itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.

"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," tandas Heru.