AHY Kritik Pemerintahan Jokowi, PPP Balas Ungkit Korupsi Hambalang dan Century Zaman SBY

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyentil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak berdampak kepada masyarakat kecil atau wong cilik.

Arsul menilai, terlalu prematur putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritisi program pemerintahan yang sedang berjalan.

"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur, baik terkait program sebagai pilihan kebijakan maupun keberhasilannya," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Mengapa prematur? Karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya," tambah Arsul.

Menurut Arsul, seharusnya AHY mengkritik program-program yang telah dijalankan di masa pemerintahan SBY. Sebab, kata Arsul, banyak program pembangunan yang gagal dan bahkan menimbulkan kasus korupsi pada saat SBY berkuasa, seperti proyek pembangunan Hambalang dan kasus Bank Century.

"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintahan SBY terkait dengqn pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan Bank Century," ujar Arsul.

"Sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya, yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang. Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa di-recovery dan proyeknya mangkrak," tambah Wakil Ketua MPR RI itu.

Menurutnya, program yang dinilai tak bermanfaat bagi masyarakat kecil adalah pelepasan kawasan hutan yang dilakukan hampir selama 10 tahun pemerintahan SBY.

"Jadi bicara grasah-grusuh, maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grasah-grusuh. Kemudian juga kebijakan "de-forestisasi" atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," ujar Arsul.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politik di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Tidak ada sepatah kata pun AHY menyinggung Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan dalam pidato sekitar 30 menit.

AHY tidak menyinggung sikap politik dukungan Demokrat kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Hanya kata kunci perubahan dan perbaikan yang ia sampaikan. AHY menegaskan kembali arah sikap dan posisi politik Partai Demokrat.

Dalam pidatonya, AHY lebih banyak menyampaikan kritikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kritik terhadap program Presiden Jokowi, seperti program food estate sampai UU Cipta Kerja.

Terkait isu politik, AHY membahas putusan PN Jakarta Pusat yang meminta tahapan pemilu dihentikan. Dikaitkan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Serta, dibahas juga masalah gugatan sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi.

"Perhatian kita saat ini bukan hanya pemilu tetapi agenda kehidupan bangsa, Kita harus terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap AHY.

Melalui mimbar politik ini, AHY menyampaikan tiga hal pokok utama yakni, pertama, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat akan terus terpanggil dan berkewajiban untuk terus memimpin dan mencari solusi atas persoalan Indonesia khususnya masalah ekonomi dan kesejahteraan.

"Dalam enam bulan terakhir saya melanjutkan agenda keliling Nusantara, insyaallah tidak akan berhenti. Saya akan terus datang ke lapangan untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat. Karena dengan demikian, saya sungguh mengetahui persoalan mereka serta harapan dan aspirasinya langsung tanpa perantara," jelas AHY

Selanjutnya, AHY menegaskan, bahwa permasalahan di Tanah Air tidak luput dari sikap kinerja pemerintah yang kurang dalam menanggulangi permasalahan krisis global.

"Banyak yang berdalih krisis yang kita alami juga dihadapi oleh negara lain bahkan mereka mengklaim kondisi kita lebih baik. Namun faktanya, daya beli masih turun drastis, kemiskinan dan ketimpangan memburuk, memang krisis di Tanah Air juga tak bisa dipisahkan dari krisis global," ucap AHY dalam pidatonya.

Dalam pidatonya AHY mencermati bahwa tata pemerintah saat ini terkesan terburu-buru dan kurang perhitungan.

"Saudara-saudara sekalian, kami cermati bahwa tata pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan, grasah-grusuh, terburu-buru dan kurang perhitungan," tukas AHY

AHY Menanyakan terkait program food estate. Menurutnya kebijakan food estate ini, program ini dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja dan dinilai mengabaikan faktor ekonomi dan sosial.

"Kedaulatan pangan seharusnya berorentasi pada pemberdayaan dan masyarakat serta tak mengindahkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat setempat," ujar AHY.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com