AHY Buka Peluang Gaet Investasi Banyak Negara untuk Proyek Giant Sea Wall

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyampaikan update terkait pembentukan Badan Otorita untuk pembangunan proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Termasuk rencana menggalang investasi dari berbagai pihak. 

AHY mengatakan, pemerintah masih terus mengkaji pembentukan Badan Otorita Giant Sea Wall. "Masih dibicarakan, kita diskusikan juga format terbaiknya seperti apa," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

Menurut dia, kolaborasi lintas stakeholder terkait sangat penting. Lantaran proyek Giant Sea Wall bakal melibatkan banyak kepentingan, termasuk pemerintah pusat maupun daerah (pemda).

"Jadi kita prinsipnya akan terus membicarakan ini, terus melihat apa saja yang perlu dipersiapkan, karena memang ini adalah proyek yang besar dan kompleks. Jadi kita pasti akan susun dengan baik dan matang," kata AHY. 

Sama halnya dengan rencana menggaet pemasukan investasi dari luar. AHY mengaku terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap bisa jadi investor potensial, baik dalam dan luar negeri. 

"Tetapi sekali lagi, karena ini sesuatu yang besar dan belum pernah ada di Indonesia jadi semua juga terus melakukan studi. Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga," ungkapnya. 

Menko IPK lantas menceritakan kunjungannya ke China beberapa waktu lalu. AHY menyebut sudah ada beberapa calon investor yang tertarik menyuntikan dananya untuk proyek Giant Sea Wall. Sehingga, ia pun membuka potensi investasi untuk negara lainnya. 

"Sekali lagi, ini sebuah langkah yang perlu kita lakukan dan kita mencoba untuk membuka peluangnya ke semua. Tidak hanya ke salah satu negara atau salah satu entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kita buka ruang ini secara luas," tuturnya. 

"Sesuai dengan arah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita harus melibatkan banyak pihak, ini yang membuat kita bisa lebih sustainable," pungkas Agus Harimurti Yudhoyono.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan pemerintah belum memiliki hitungan pasti biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW). Hal tersebut masih harus dibahas bersama berbagai kementerian terkait.

"Kalau hitungan pastinya belum ada, kan itu harus multi-stakeholder, multi-kementerian, dan juga tidak bisa satu kementerian saja," ungkap Diana, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

"Karena itu kan ada (Kementerian) PU, ada Menko Perekonomian, ada (Menko) Infrastruktur, Lingkungan dan sebagainya," imbuh dia.

Diana bilang, rencana pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang di sisi utara Pulau Jawa itu masih harus dirinci lebih lanjut. Termasuk tahapan perencanaan pembangunannya.

"Nah, nanti perencanaannya masih harus kita detailkan dulu, kemudian nanti kita harus apa saja yang harus dilakukan. Kan luas juga kan antara Tangerang sampai ke Gresik," ucapnya.

Dia mengakui sudah ada rancangan awal soal pembangunan GSW. Namun, ada rencana untuk ditinjau kembali sebelum pembangunan dilakukan.

"Walaupun dulu sudah ada perencanaannya, mungkin nanti kita harus review kembali sebelum kita lakukan (pembangunannya)," kata Diana.

Swasta Ikut Setor Dana

Diana menuturkan, pendanaan dalam membangun tanggul laut raksasa tidak hanya mengandalkan kas negara. Namun, diharapkan pihak swasta juga ikut terlibat.

"Itu kan juga tidak semuanya dengan menggunakan APBN," ujarnya.

Hanya saja, Diana belum bisa berbicara banyak menyenai mekanisme pendanaan dari swasta untuk megaproyek GSW tersebut.

"Ya mestinya ada (investasi swasta), tapi kan kita belum bisa ngomong banyak. Kalaupun juga mestinya ada. Kan itu kan (proyek) besar," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan berbagai langkah strategis untuk perlindungan pesisir dan penanganan banjir.

Hal itu disampaikan Menko AHY saat rapat koordinasi (rakor) perlindungan pesisir dan penanganan banjir bersama kementerian teknis dan pemangku kepentingan lainnya, Rabu (19/3/2025).

Adapun salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi, khususnya di wilayah Jakarta dan pantai utara Jawa, dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak yang ada.

"Dalam minggu-minggu terakhir, kita semua siaga, terutama di wilayah yang secara historis sering terdampak banjir, yaitu Jabodetabek. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah, dengan 8 dari 12 kecamatan terendam, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur," ujar AHY seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu pekan ini.

Menurut AHY, banjir yang terjadi bukanlah masalah baru, tetapi solusinya tidak boleh sekadar mengulang pendekatan lama. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall.

"Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” tambahnya.

Menko AHY menekankan, solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan di Jakarta menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah. Oleh karena itu, Menko AHY menekankan perlunya optimalisasi suplai air bersih dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian.

Langkah lainnya mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan SPAM, pengurangan tingkat kehilangan air, serta upaya rainwater harvesting dan water cycle. Selain itu, peningkatan kualitas air akan dilakukan melalui program Jakarta Sewerage System dan penguatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal, disertai perbaikan sanitasi masyarakat.