AHY Wanti-Wanti Keputusan Tak Masuk Akal Hasil PK Moeldoko: Tentukan Nasib Demokrasi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyoroti ihwal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Menurut AHY, putusan MA nanti bakal menentukan nasib demokrasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers usai menerima Sekretaris Bersama (Sekber) Kuning Ijo Biru (KIB) yang berasal dari relawan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

"Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib Partai Demokrat, tetapi juga demokrasi di Indonesia, juga menentukan hidup dan matinya akan sehat dan hati nurani di megeri ini," kata dia.

AHY mengungkapkan, sidang MA terkait dengan PK yang diajukan KSP Moeldoko bakal segera dilangsungkan. Dia menilai secara logika hukum, ketika tidak ada novum baru atau tidak ada bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah bagi kemenangan PK KSP moeldoko.

"Atau sebaliknya tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan ketua umum AHY bisa dikalahkan setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum," jelas AHY.

Namun, lanjut AHY, ketika tiba-tiba didapati ada referensi hukum lain yang digunakan, hal tersebut justru dilihat sebagai hal yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita.

"Oleh karena itu, tentu kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya, sebelum pada akhirnya memutuskan PK KSP Moeldoko ini," ungkap dia.

AHY berharap, hakim akan tegak pada kebenaran dan keadilan. Walaupun, kata dia, dalam catatan sebagai pemerhati hukum dan keadilan di Indonesia, tata kelola hukumnya tidak luput dari banyak kejanggalan yang tidak masuk akal.