Pengadaan 12 Pesawat Jet Tempur Bentuk Dukungan Prabowo untuk Jaga Perekonomian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memiliki sejumlah alasan penting di balik pembelian 12 unit Mirage 2000-5, pesawat tempur dari Angkatan Udara Qatar. Di antaranya, yakni untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur Indonesia.

Dengan begitu, Indonesia memiliki kekuatan pertahanan atau mampu menjaga dari ancaman yang membahayakan kedaulatan NKRI.

Prabowo juga mengatakan saat ini banyak pesawat tempur yang dimiliki Indonesia tapi kondisinya sudah tua. Sehingga, dilanjutkannya, harus diperbarui (refurbished). Di sisi lain, Indonesia juga sudah memesan pesawat jenis Dassault Rafale, tetapi proses kedatangannya cukup memakan waktu.

Oleh sebab itu, tambah Prabowo, Indonesia membutuhkan pesawat tempur untuk memenuhi kesiapan tempur TNI Angkatan Udara. Mengenai hal itu, Kementerian Pertahanan menilai Mirage 2000-5 adalah pesawat tempur yang paling potensial.

Sayangnya, kerja nyata Menhan tersebut kini menjadi polemik bagi masyarakat yang tidak memahami. Terlebih, karena total anggarannya dianggap cukup fantastis.

Namun, Apep Agustiawan sebagai pengamat sosial dan militer melihat bujet tersebut tergolong kecil mengingat kondisi alutsista Indonesia yang memprihatinkan dan kebutuhan mendesak serta penggunaan yang mencapai jangka panjang.

Diutarakannya, dengan menambah kekuatan 12 pesawat Mirage 2000-5, seharga Rp4,7 triliun dan dukungan perawatan, pelatihan dan fasilitas Rp7,1 triliun. Jika membeli unit baru, maka RI hanya mendapatkan sekitar dua hingga tiga pesawat saja.

"Angkanya masih sangat ideal. Terlebih jika kita melihat betapa pentingnya kebutuhan keamanan dan fungsionalnya. Selain itu penting untuk menjaga kekosongan kekuatan negara di angkasa dalam rangka menjaga ekonomi (PDB) Rp19.558 triliun, dimana membutuhkan rasa aman," katanya dalam keterangan resmi.

"Termasuk juga potensi negara ini bisa mencapai Rp24 ribu triliun (pertahun) jika hitung potensinya menghasilkan antara Rp300 ribu untuk laut dan Rp500 ribu rata-rata permeter per bulan. Sehingga kalau kita berbicara kemerdekaan dan kedaulatan negara, maka tidak ternilai harganya. Dengan perhitungan minimal jika petani punya 1 hektar = 10.000 m2 = pendapatan mereka adalah Rp5 juta perbulan (lebih tinggi dari UMR) atau Rp500 ribu per meter," paparnya.

Adapun pembelian alutsista yang dilakukan merupakan strategi yang tepat dan sesuai konstitusi. Pembelian alutsista merupakan bentuk nyata Kemhan dalam melaksanakan fungsi untuk pembangunan kekuatan TNI.

Bahkan fungsi ini merupakan amanah UUD NRI 1945 yang menyatakan tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta tujuan nasional keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pembelian pesawat tempur dari berbagai negara merupakan langkah tepat untuk mengimplementasikan balancing of power pada tataran regional dan global. Selain itu, pembelian alutsista termasuk pesawat tempur dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dinilai memiliki dampak penangkalan yang tinggi.

Pasalnya, tidak semua negara bisa membeli meskipun anggarannya memadai. Urgensi pembelian pesawat tempur sangat dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Pembelian alutsista tidak bisa disamakan dengan pembelian barang-barang umum. Butuh proses dan waktu yang lama. Ditambah tingkat kepercayaan yang tinggi dari negara penjual kepada negara pembeli.

Ini juga membuktikan bahwa Kemhan RI sangat gesit melihat peluang yang ada. Selain pesawat tempur, kapal Frigat dan kapal selam juga merupakan alutsista yang harus segera dilaksanakan peremajaan dan modernisasi.

Doktrin operasi gabungan kekuatan laut dan udara saat ini merupakan strategi utama dalam perang modern di masa mendatang. Selain peremajaan alutsista, penggunaan teknologi unmanned system diyakini bisa lebih andal.

Penting juga bagi Kemhan untuk lebih memberi peran penting penggunaan unmanned system. Apalagi dalam menghadapi ancaman cyber, maka unmanned system merupakan salah satu alternatif yang banyak dipilih negara-negara super power.

Sebelumnya juga, Menhan Prabowo menyampaikan pengadaan Mirage 2000-5 juga tidak mudah sebab banyak negara yang mengincar pesawat tersebut. Dia menambahkan Mirage 2000-5 masih dalam kondisi bagus dan terbilang canggih, walaupun pesawat itu merupakan bekas dari Angkatan Udara Qatar. Hal tersebut karena Qatar merupakan negara kecil sehingga waktu terbangnya masih sedikit serta wilayahnya tidak terlalu luas.

Alhasil, masih bisa dipakai 15 tahun hingga 20 tahun lagi, dan teknologinya sudah sangat canggih serta mengarah kepada Rafale. Terlebih, pilot-pilot Indonesia bisa berlatih di Mirage.

Menhan menambahkan Kementerian Pertahanan saat ini sedang proses negosiasi dengan UEA untuk mengakuisisi Mirage 2000-9.

Lebih jauh Prabowo juga mengatakan insitusinya memiliki program dengan Korea Selatan, yakni terkait pesawat tempur generasi 4.5 KFX. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan pun sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat soal pembelian pesawat tempur F-15 Super Eagle.