7 Fakta Sahroni Niat Laporkan SBY ke Bareskrim Polri, Namun Batal Dilakukan

Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni berencana melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri pada hari ini, Senin (4/9/2023).

Namun pelaporan tersebut urung dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Alasannya, kata dia, karena niatnya tersebut diminta dibatalkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah ketua Umum Pak Surya Paloh untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," ujar Sahroni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Meski telah diurungkan, Sahroni menjelaskan alasan niat awal melaporkan SBY karena merasa jadi korban hoaks atas informasi yang menyebut dirinya mengetahui perihal deklarasi pasangan bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

"Saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat, terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasanya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September," katanya.

"Omongan itu saya katakan enggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka," tambah Sahroni.

Sahroni pun menyayangkan narasi-narasi negatif yang dilontarkan Partai Demokrat berkaitan dengan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

"Bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif," kata Sahroni.

Berikut sederet fakta terkait Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang berencana melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri namun batal dihimpun Liputan6.com:

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, mengurungkan niatnya melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri.

Alasannya, kata Sahroni, karena niatnya tersebut diminta dibatalkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah ketua Umum Pak Surya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," kata Sahroni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Meski telah diurungkan, Sahroni menjelaskan alasan niat awal melaporkan SBY, karena merasa jadi korban hoaks atas informasi yang menyebut dirinya mengetahui perihal deklarasi pasangan Cawapres, Anies Baswedan.

"Saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat, terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasanya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September," katanya.

"Omongan itu saya katakan enggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka," tambah dia.

Menurutnya, selama pertemuan pada 25 Agustus 2023 itu tidak ada pembahasan terkait deklarasi awal September. Sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan dalam rilis Partai Demokrat.

"Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya," terang Sahroni.

Sahroni urung melaporkan SBY setelah menerima telpon dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Secara pribadi bukan secara institusi atau organisasi, atau sebagai jabatan DPR. Saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat, terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus, bahwasanya saya ada di dalam ruangan itu," ujar Sahroni.

Sahroni menyebut, apa yang disampaikan SBY berkaitan dengan rencana deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pasangan dalam Pilpres 2024. Sahroni merasa ada yang harus diluruskan dari pernyataan SBY itu.

"Omongan (SBY) itu saya katakan enggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September, jadi enggak ada," kata Sahroni.

Sahroni menyebut, pada 25 September 2023 dirinya ada di lokasi saat mendengarkan paparan dari SBY soal perjalanannya sebagai capres 2004. Menurut Sahroni, saat itu SBY hanya bercerita soal pengalaman menjadi capres.

Atas dasar itu, Sahroni menyebut harus melaporkan SBY karena dia nilai sudah berbohong. Namu laporannya itu urung dilakukan atas perintah Surya Paloh.

"Kenapa saya akhirnya memilih secara pribadi mau melaporkan, tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," kata Sahroni.

Sahroni menyebut, selain Surya Paloh, capres Anies Baswedan pun melarang melakukan pelaporan terhadap Demokrat dan SBY.

"Kebetulan, tadi Pak Anies juga meWhatsApp saya untuk meminta juga yang sama, pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan dalam strategi pemenangan capres 2024," kata dia.

Kemudian, Sahroni menyayangkan narasi-narasi negatif yang dilontarkan Partai Demokrat berkaitan dengan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

"Bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif," ujar Sahroni.

Sahroni menyebut Partai Demokrat seharusnya menyontoh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang bersikap tenang meski terus disudutkan. Bahkan, saat dituduh sebagai pengkhianat, Sahroni menyebut Surya Paloh tetap tenang.

"Contoh, misalnya Pak Surya disikat sana-sini, kan enggak ada melawan dengan kapasitas bahasa keluar misalnya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak misalnya contoh belum jadi pemimpin saja sudah berkhianat," kata Sahroni.

Sahroni hanya menyarankan agar Partai Demokrat tidak terlalu percaya diri terkait Agus Harimurthi Yudhoyono alias AHY akan dijadikan cawapres. Menurut Sahroni, jika belum ada hitam di atas putih, maka semua kemungkinan bisa terjadi.

"Lah bagaimana kita menjustifikasi yang narasi loby politik lagi berproses. Kalau belum ada tandatangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi, secara resmi memilih cawapres. Mustinya juga jangan ke-PD-an. Kita kan ya, harus bismillah. Kalau garis tangannya akan menjadi cawapres, kemaren dia tidak akan lari," kata Sahroni.

Sahroni menyebut Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan sempat menelpon Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait rencana deklarasi dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Pernyataan Sahroni itu, disampaikan untuk membantah tudingan dari Partai Demokrat yang menyebut deklarasi pasangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan dan Cak Imin dilakukan sepihak.

"Ada-ada, jadi Pak Anies Nelpon tidak diangkat sama AHY. Pak sudirman said coba komunikasi dengan pihak demokrat tidak diangkat," kata Sahroni saat ditemui wartawan, Senin (4/9/2023).

Atas hal itu, lanjut Sahroni, tidak tepat apabila keputusan deklarasi Cawapres pasangan Anies dilakukan sepihak. Sebab pengambilan keputusan itu, telah disepakati antar koalisi dikembalikan kepada partai politik.

"Jadi semua proses itu sudah dijajaki sejak awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres Pak Anies bersama tim 8 menyerahkan ke partai politik," kata Sahroni.

"Maka itulah, (Ketum NasDel) Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya Cak Imin sebagai Cawapres. Kan Pak Anies, bukan partai politik," tambah dia.

Sehingga, Sahroni berharap agar persoalan terkait AHY yanh gagal menjadi cawapres Anies tidak dibesar-besarkan. Karena, ia menilai semua yang terjadi adalah proses dinamika politik.

"Jangan sampai buat kubu-kubuan akhirnya jadi keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY gak jadi cawapres. Ya namanya belum rejeki belum garis tangan, kan AHY umurnya sama masih sama, ada ruang di 2029 buat dia jadi capres misalkan. Ya why not," kata dia.

Sahroni mengaku sempat tak terima Ketua Umum Nasdem Surya Paloh disebut pengkhianat oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang merupakan Presiden ke-6 RI. Menurut Sahroni, politik itu dinamis.

"Itu yang mesti kita luruskan bahwa di dalam area lobi politik semua bisa terjadi. Contoh kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja, jadi tidak seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti, tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak," kata Sahroni.

"Selama akad nikah belum diucapkan maka tidak ada terjadi pernikahan tersebut, itu contoh," Sahroni menambahkan.

Begitu juga dalam dunia politik, menurut Sahroni, jika belum ada ikrar deklarasi maka belum bisa dikatakan resmi.

"Maka ini lah proses politik yang harus dipublik dijelaskan secara baik, jangan sampai diprovokasi, kita tidak mau lah," kata Sahroni.

Sahroni meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak terpecah hanya karena AHY tak menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut Sahroni, karier politik AHY masih panjang ke depan.

"Jadi kita ingin bawa ruang publik diberikan narasi contoh yang baik, komunikasi yang cukup. Jangan sampai buat kubu-kubuan, akhirnya jadi keributan itu terusan-terusan gara-gara seorang AHY enggak jadi cawapres," kata Sahroni.

"Ya namanya belum rejeki belum garis tangan. Masih ada ruang di 2029 buat dia jadi capres misalkan. Ya why not," Sahroni menambahkan.

Sahroni berharap Partai Demokrat legowo dengan deklarasi Anies-Cak Imin. Menurut Sahroni, karier politik AHY masih panjang.

"Ya namanya belum rezeki, belum garis tangan, kan AHY umurnya, sama masih ada ruang di 2029 buat dia jadi capres misalkan. Ya why not," pungkas Sahroni.